kabarmelayu.com,DUMAI – Rekomendasi
Upah Minimum Sektoral Kota (UMSK) Dumai Tahun 2027 mencatat kenaikan sebesar 6,46 persen dengan besaran Rp4.964.049,06 untuk sejumlah sektor usaha.
Kesepakatan ini menjadi hasil pembahasan Dewan Pengupahan Kota Dumai, Sabtu (21/11), yang mempertemukan pertimbangan pekerja, pemerintah dan kalangan pengusaha dalam menentukan besaran upah sektoral.
Sejumlah sektor yang masuk dalam rekomendasi tersebut di antaranya industri bahan bakar dari pemurnian dan pengilangan minyak bumi, termasuk kegiatan penunjang seperti BBM, LPG dan hasil penyulingan utama.
Sektor pertanian dan perkebunan yang berkaitan dengan industri kelapa sawit juga masuk dalam pembahasan, mulai dari pengolahan CPO menjadi minyak goreng, bahan kimia, biodiesel, pemurnian hingga perdagangan dan penyimpanan hasil perkebunan.
Rekomendasi tersebut menjadi bagian dari proses penyesuaian upah sektoral yang selanjutnya akan melalui tahapan penetapan sesuai ketentuan pemerintah.
Ilham Marican selaku sekretaris dari APINDO Kota Dumai mengatakan, pembahasan pengupahan tidak bisa hanya melihat angka kenaikan, tetapi juga perlu memperhatikan kondisi sektor usaha, perkembangan ekonomi serta keberlangsungan perusahaan yang menjadi tempat pekerja menggantungkan penghidupan.
"Dalam pembahasan UMSK ini, kita tentu melihat banyak hal. Bukan hanya soal angka, tetapi bagaimana keputusan yang diambil bisa mempertimbangkan kepentingan pekerja dan kemampuan dunia usaha. Karena itu, pembahasan dilakukan bersama dengan mengacu pada aturan yang berlaku," ujar Ilham.
Ia menyebut, proses pembahasan di Dewan Pengupahan menjadi ruang untuk menyampaikan pertimbangan masing-masing unsur sebelum menghasilkan rekomendasi.
Menurutnya, keseimbangan dalam kebijakan pengupahan penting agar dunia usaha tetap mampu berjalan dan pekerja juga memperoleh kepastian terhadap hak pengupahannya.
"Harapan kita, hasil yang sudah dibahas ini bisa menjadi pegangan yang baik. Hubungan antara pekerja dan perusahaan juga harus tetap terjaga, karena keberlangsungan usaha dan kesejahteraan pekerja pada dasarnya saling berkaitan," tambahnya.
Pembahasan penyesuaian upah minimum itu mengacu pada ketentuan perundang-undangan, termasuk Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 serta Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2025 tentang perubahan ketentuan pengupahan.
"Untuk UMSK ini pertama kalinya ditetapkan di kota Dumai dan menjadi sejarah bagi Dumai, yg memiliki kekhususan pada sektor industri pengolahan migas, perkebunan dan pengolahan kelapa sawit (CPO). Keseimbangan dan keharmonisan hubungan antara pemerintah, dunia usaha, dan pekerja perlu dijaga dalam menciptakan iklim usaha yg kondusif serta konstruktif demi kemajuan Dumai," tambah ilham.
Hasil kesepakatan selanjutnya menjadi rekomendasi untuk disampaikan kepada Wali Kota Dumai sebagai bahan pertimbangan dalam proses pengusulan kepada Gubernur Riau.
UMSK Dumai Tahun 2027 nantinya berlaku setelah ditetapkan melalui Keputusan Gubernur Riau dan dijadwalkan mulai diberlakukan pada 1 Januari 2027. Proses penetapan tersebut menjadi tahapan akhir sebelum rekomendasi yang telah dibahas dapat diterapkan secara resmi.