kabarmelayu.com,INHIL - Aliansi Masyarakat Sipil Bersatu Kabupaten Indragiri Hilir kembali menggelar forum untuk membahas persoalan tata niaga kelapa dan perjuangan petani Inhil, bertempat Kedai Kopitiam Mahkota, Jalan Lingkar 1, Jumat (21/08/206) di Tembilahan.
Dengan mengangkat Tema "Negara Harus Hadir Untuk Keadilan Tata Niaga Kelapa", forum ini menghadirkan Bupati Inhil H. Herman, Ketua DPRD Inhil Iwan Taruna, kerua ikatan petani kelapa rakyat, Zainudin Kasim, dan ketua BPC HIPMI Inhil, Ardiansyah Julor sebagai narasumber.
Bupati H. Herman menegaskan komitmennya untuk memperkuat posisi tawar petani kelapa serta mendorong adanya standarisasi harga komoditas kelapa. Hal tersebut disampaikannya saat menjadi narasumber.
Dalam forum tersebut, Bupati H. Herman menyampaikan bahwa tata niaga kelapa harus memberikan manfaat yang lebih adil bagi petani sebagai pihak yang berada di hulu. Menurutnya, petani kelapa tidak boleh terus berada pada posisi yang lemah dalam menentukan harga hasil produksinya.
"Petani harus memiliki posisi tawar yang kuat. Harga kelapa harus memberikan kepastian dan rasa keadilan bagi petani, sehingga kesejahteraan mereka dapat meningkat," tegas Bupati Herman.
Ia menilai, standarisasi harga menjadi salah satu langkah penting untuk menciptakan tata niaga kelapa yang lebih sehat dan berkeadilan. Dengan adanya standar harga yang jelas, diharapkan tidak terjadi disparitas harga yang merugikan petani di tingkat produksi.
Bupati Herman juga menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah, petani, pelaku usaha, serta seluruh pemangku kepentingan dalam membenahi rantai perdagangan kelapa. Konsolidasi antarpihak dinilai diperlukan agar kebijakan yang dihasilkan benar-benar mampu menjawab persoalan yang selama ini dihadapi petani.
"Pemerintah harus hadir memastikan tata niaga berjalan secara adil. Kita ingin ada mekanisme yang transparan, harga yang wajar, dan petani mendapatkan bagian yang layak dari nilai ekonomi komoditas kelapa," ujarnya.
Forum Konsolidasi Perjuangan Rakyat untuk Keadilan Tata Niaga Kelapa menjadi ruang untuk menyatukan aspirasi dan memperkuat perjuangan petani dalam memperoleh tata niaga yang lebih berpihak. Berbagai persoalan mulai dari harga, rantai distribusi hingga posisi petani dalam perdagangan kelapa menjadi bagian penting dalam pembahasan.