kabarmelayu.comPEKANBARU - Satu tahun memimpin Kota Pekanbaru, Wali Kota Pekanbaru Agung Nugroho bersama Wakil Wali Kota, Markarius Anwar menegaskan perubahan orientasi kepemimpinan dari perjuangan memenangkan kontestasi politik menjadi
pengabdian ke
pada masyarakat.
Komitmen tersebut diwujudkan melalui berbagai program pembangunan yang diarahkan untuk menjawab kebutuhan masyarakat, mulai dari perbaikan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, kebersihan kota, hingga penguatan perekonomian daerah.
Hal itu disampaikan Agung saat membuka kegiatan Sosialisasi Produk Hukum se-Kecamatan Kota Pekanbaru yang diikuti warga Kecamatan Payung Sekaki, Tuah Madani, dan Senapelan di Rumah Dinas Wali Kota, Senin (21/9/2026).
Menurutnya, setelah kontestasi politik berakhir, fokus pemerintah harus sepenuhnya diarahkan pada pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.
Saat ini, Pemko Pekanbaru tengah fokus menangani sejumlah persoalan yang bersentuhan langsung dengan kehidupan warga. Di antaranya peningkatan kebersihan kota, program zero anak putus sekolah, penanganan stunting, peningkatan layanan kesehatan, hingga pembenahan infrastruktur.
"Jalan dibagusin, anak sekolah diurusin, kesehatan ditingkatkan penjaminannya. Pertemuan dan silaturahmi juga kami lakukan," kata Agung.
Di tengah pelaksanaan pembangunan tersebut, Agung menyebut Pemko Pekanbaru juga berhasil menyelesaikan kewajiban pemerintah daerah yang diwariskan dari periode sebelumnya.
Utang sekitar Rp470 miliar disebut dapat diselesaikan dalam satu tahun anggaran. Capaian itu dilakukan ketika kondisi anggaran daerah tidak mengalami peningkatan signifikan, bahkan terdapat pengurangan transfer dari pemerintah pusat.
Karena itu, Pemko Pekanbaru berupaya meningkatkan pendapatan daerah untuk menjaga kemampuan pembiayaan pembangunan.
"Anggarannya sama, bahkan ada pemotongan anggaran. Tetapi, kami tingkatkan dengan pendapatan. Artinya, anggarannya sama, tetapi hasilnya berbeda," ungkap Agung.
Menurutnya, peningkatan pendapatan daerah tersebut selanjutnya diarahkan kembali untuk kepentingan masyarakat, termasuk melalui kebijakan perpajakan dan peningkatan pelayanan publik.
Pemko Pekanbaru, lanjut Agung, ingin menjadikan Kota Pekanbaru tidak hanya sebagai barometer pembangunan di Provinsi Riau, tetapi juga memiliki daya saing di tingkat nasional.
Pembangunan daerah juga disebut berjalan beriringan dengan penguatan perekonomian. Agung menyinggung pertumbuhan ekonomi Pekanbaru pada triwulan II 2026 yang mencapai 7,39 persen.
Menurutnya, pertumbuhan ekonomi tidak semata-mata diukur dari besarnya investasi yang masuk, tetapi juga dari seberapa besar aktivitas ekonomi tersebut dirasakan masyarakat.
Ia menyebut pertumbuhan ekonomi Pekanbaru banyak ditopang aktivitas ekonomi yang melibatkan masyarakat secara luas atau bersifat padat karya.
"Kalau padat modal, banyak investasi, misalnya membangun sebuah pabrik. Anggarannya besar dan biayanya besar tetapi dinikmati hanya sebagian orang di pabrik itu sendiri. Tapi Kota Pekanbaru pertumbuhannya didukung oleh padat karya," jelasnya.
Untuk menjaga perputaran ekonomi, berbagai program Pemko Pekanbaru diarahkan agar daya beli masyarakat tetap terjaga dan aktivitas ekonomi berlangsung di dalam kota.
Salah satunya melalui kebijakan pembayaran tambahan penghasilan pegawai (TPP) yang diharapkan turut mendorong konsumsi masyarakat dan menggerakkan sektor usaha lokal.
"Gunanya untuk apa? Pegawai wajib membelanjakan uangnya di Kota Pekanbaru. Sehingga, perputaran ekonomi ada," tuturnya.
Agung menegaskan, berbagai capaian yang diraih Pemko Pekanbaru bukan semata-mata keberhasilan dirinya bersama Wakil Wali Kota Markarius Anwar.
Menurutnya, penghargaan dan capaian yang diterima Pemko Pekanbaru merupakan hasil kerja kolektif seluruh jajaran pemerintahan, mulai dari kepala OPD, camat, lurah, ASN, hingga pemangku kepentingan dan masyarakat.
"Prestasi hari ini tidak hanya diakui masyarakat Kota Pekanbaru, tetapi juga masyarakat Provinsi Riau. Banyak masyarakat dari luar daerah yang datang ke Pekanbaru," ucap Agung.
Ia menegaskan pemerintahan tidak akan berjalan cepat tanpa dukungan seluruh perangkat daerah.
"Tanpa kepala dinas, tanpa camat, tanpa lurah, dan tanpa ASN Kota Pekanbaru, pemerintahan ini tidak bisa berjalan secepat ini," sambungnya.
Dengan berbagai program tersebut, Agung berharap pembangunan Pekanbaru tidak berhenti pada capaian angka maupun penghargaan, tetapi benar-benar memberikan dampak yang dirasakan masyarakat.
Baginya, satu tahun kepemimpinan bersama Markarius Anwar menjadi momentum untuk memperkuat pengabdian melalui pembangunan, pelayanan publik, dan penguatan ekonomi daerah.
Ke depan, keberhasilan pembangunan Pekanbaru dinilai tetap membutuhkan kerja bersama antara pemerintah, jajaran aparatur, pemangku kepentingan, dan seluruh masyarakat.