kabarmelayu.comPEKANBARU - Komitmen Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru dalam memperluas akses pendidikan dan meningkatkan infrastruktur pendidikan kembali mendapat apresiasi. Kali ini, Pemko Pekanbaru di bawah kepemimpinan Wali Kota Agung Nugroho dan Wakil Wali Kota Markarius Anwar meraih
penghargaan dari Kompas
TV.
Penghargaan tersebut diberikan dalam kategori Daerah Peduli Akses dan Infrastruktur Pendidikan 2026. Penghargaan diserahkan dalam puncak peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-15 KompasTV yang digelar di Jakarta, Rabu (9/9/2026) malam.
Wali Kota Pekanbaru, Agung Nugroho diwakili Asisten II Setdako Pekanbaru, Ingot Ahmad Hutasuhut menerima langsung penghargaan tersebut yang diserahkan Menteri Agama RI, Nasaruddin Umar.
Dalam kesempatan itu, Ingot didampingi Kepala Diskominfotiksan Kota Pekanbaru Ardiansyah Eka Putra serta Sekretaris Diskominfotiksan Kota Pekanbaru Tengku Aznom Zaifani.
Ingot menyampaikan rasa syukur atas penghargaan yang diberikan kepada Pemko Pekanbaru. Menurutnya, penghargaan tersebut menjadi bukti bahwa berbagai upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan akses dan infrastruktur pendidikan mendapat perhatian dan apresiasi.
"Pemerintah Kota Pekanbaru itu berkomitmen membangun sumber daya manusia di Indonesia dengan mempermudah akses pendidikan," kata Ingot Ahmad Hutasuhut usai menerima
penghargaan.Ia menjelaskan, salah satu langkah yang dilakukan Pemko Pekanbaru adalah melakukan inventarisasi terhadap anak-anak yang mengalami putus sekolah.
Pendataan tersebut dilakukan untuk memastikan anak-anak yang sempat tidak mengenyam pendidikan dapat kembali bersekolah dan memperoleh akses pendidikan yang layak.
"Anak-anak tersebut menjadi tanggung jawab pemerintah kota, kita sekolahkan mereka. Bahkan kami berikan seragam sekolah gratis untuk SD dan SMP," terang Ingot.
Menurutnya, Pemko Pekanbaru tidak ingin persoalan anak putus sekolah dibiarkan berlarut. Pemerintah menargetkan Pekanbaru dapat mencapai kondisi zero anak putus sekolah.
Untuk mencapai target tersebut, dikatakan Ingot, Pemko Pekanbaru melakukan penjaringan anak putus sekolah dengan melibatkan kader Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) yang berada di setiap kelurahan.
Dengan melibatkan kader PKK di tingkat kelurahan, pemerintah berharap keberadaan anak-anak yang belum atau tidak lagi bersekolah dapat teridentifikasi lebih cepat. Selanjutnya, mereka akan didorong untuk kembali mendapatkan haknya atas pendidikan.