kabarmelayu.com,PEKANBARU - Transformasi digital menjadi agenda penting dalam penyelenggaraan pemerintahan di berbagai daerah. Pemanfaatan teknologi informasi dinilai mampu menghadirkan tata kelola pemerintahan yang lebih transparan, efektif, efisien, sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat.
Komitmen tersebut juga menjadi bagian dari arah pembangunan Pemerintah Provinsi Riau. Digitalisasi pemerintahan dipandang sebagai instrumen strategis untuk mempercepat pencapaian visi pembangunan daerah sekaligus mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.
Sekretaris Daerah (Sekda) Riau, Syahrial Abdi, mengatakan bahwa konsep pemerintahan digital sejatinya telah menjadi bagian dari visi pembangunan Bumi Lancang Kuning yang tertuang dalam Riau Bedelau. Menurutnya, semangat digitalisasi bukanlah sesuatu yang baru, melainkan telah dirancang sebagai fondasi pembangunan daerah.
"Kalau kita berbicara pemerintahan digital sebenarnya Pemerintah Provinsi Riau itu sudah jauh-jauh hari punya visi misinya. Bahkan sudah masuk kedalam visi kepala daerah yaitu BEDELAU, mempunyai makna untuk menciptakan Riau yang berbudaya Melayu, dinamis, ekologis, agamis, dan maju," ujar Sekda Syahrial Abdi, Jumat lalu.
Dijelaskan, unsur penting dalam visi tersebut adalah pemerintahan yang dinamis. Untuk mewujudkannya, diperlukan instrumen yang mampu menjamin pelayanan publik berjalan cepat, adaptif, dan terintegrasi melalui pemanfaatan teknologi digital.
"Nah, sebenarnya di pemerintahan dinamis itu membutuhkan instrumen yang kemudian menjamin bagaimana dinamika pemerintahan itu bisa melayani publik dengan baik. Publik itu sendiri ada masyarakat, dunia usaha, bahkan antarpemerintahan. Ini yang perlu dikolaborasikan melalui pemerintahan digital," jelasnya.
Diungkapkan, arah pembangunan daerah juga telah menempatkan tata kelola pemerintahan yang baik sebagai salah satu misi utama. Karena itu, seluruh perangkat daerah dituntut menerjemahkan misi tersebut ke dalam berbagai program yang berorientasi pada peningkatan kualitas pelayanan publik.
"Pada misinya, gubernur kita itu ingin mewujudkan tata pola pemerintahan yang baik. Kemudian diterjemahkan harus ada transparansi, efektivitas, efisien, dan pelayanan publik yang baik," ungkapnya.
Ia menegaskan, seluruh program yang disusun pemerintah pada akhirnya diarahkan untuk mendukung percepatan implementasi pemerintahan digital. Langkah tersebut diyakini menjadi jawaban atas kebutuhan birokrasi modern yang mampu bekerja lebih cepat, terbuka, dan akuntabel.
"Setelah kita menerjemahkan itu menjadi program-program, maka hasilnya pemerintahan digital adalah jawaban dari percepatan capaian misi dan visi BEDELAU. Karena pada akhirnya, pemerintah digital itu mewujudkan good governance," tegasnya.
Lebih lanjut, ia menilai perkembangan teknologi telah mengubah cara masyarakat memperoleh informasi maupun memahami berbagai regulasi yang diterbitkan pemerintah. Oleh sebab itu, pemerintah harus mampu menyediakan akses informasi yang mudah, cepat, terpercaya dan dapat dijangkau seluruh lapisan masyarakat melalui layanan digital.
"Hari ini cara orang memahami aturan atau dari pihak kita yang membuat aturan, bagaimana orang bisa mendapatkan akses informasi dan segala macamnya itu lebih mudah dengan digital. Akhirnya kita meyakini bahwa kecepatan untuk melakukan pelayanan publik dan menjalankan pencapaian pemerintahan yang baik, bisa dilakukan secara transparan kepada semua masyarakat," pungkasnya.