kabarmelayu.com,PEKANBARU - Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir menorehkan prestasiluar biasa dalam hal pengelolaan keuangan daerah.
Pemkab Inhil kembali menerima opini Wajar Tanpa Pengecualian (
WTP ) dari Badan Pemeriksa Keuangan (
BPK ) RI Perwakilan Provinsi Riau, Kamis (18/6/2026).
Opini WTP dari BPKN RI tersebut telah diraih berturut-turut sejak tahun 2016 hingga saat ini.
Penyerahan laporan hasil pemeriksaan ( LHP ) atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten dan Kota Tahun 2025 diserahkan oleh Direktur Pengelolaan Pemeriksaan PKN V BPK RI, Dr. Juska Meidy Enyke Sjam, S.E., M.M., Ak, CSFA, CertDA, GRCE, CFrA, CIISA, ERMCP, CFE dan di terima langsung oleh Wakil Bupati Inhil Yuliantini, S. Sos, M. Si bersama Ketua DPRD Kabupaten Indragiri Hilir Iwan Taruna, ST.
Predikat WTP ini diberikan berdasarkan hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) yang dilakukan sesuai Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN) yang menandakan bahwa laporan keuangan daerah disajikan secara wajar, sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan tidak ditemukan kesalahan atau penyimpangan yang material.
"Saya berharap dengan diterimanya WTP ini, agar kiranya kita lebih mempersiapkan Laporan Keuangan lebih baik lagi ke depan, sehingga WTP yang kita terima saat ini bisa kita pertahankan," tutur Wabup Yuliantini.
Wabup juga sangat mengapresiasi semua pihak yang telah berkontribusi, hingga Pemkab Inhil berhasil meraih opini WTP hingga 10 kali berturut,turut. Pencapaian ini mencerminkan upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan tata kelola keuangan publik yang baik.
Pada kegiatan yang dilaksanakan di gedung BPK Perwakilan Ptovinsi Riau itu, turut hadir mendampingi Wabup Inhil, Sekda Inhil H.Tantawi Jauhari, Inspektur Kabupaten Inhil dan Kepala BKAD Inhil.