kabarmelayu.comPEKANBARU– Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru terus melanjutkan langkah penanganan stunting atau gangguan pertumbuhan pada anak. Salah satu upaya yang dilakukan adalah memperkuat intervensi gizi bagi anak-anak yang terindikasi mengalamistuntingatau tengkes.
Wakil Wali Kota Pekanbaru, Markarius Anwar, meminta para camat dan lurah agar memberikan perhatian khusus terhadap kondisi anak tengkes di wilayah masing-masing. Peran pemerintah kecamatan dan kelurahan dinilai penting untuk memastikan anak-anak tersebut mendapatkan penanganan yang tepat.
"Intervensi gizi ini kita teruskan. Jadi kita minta pak camat dan pak lurah memberikan perhatian khusus terhadap anak-anakstuntingini," ujar Markarius Anwar, Senin (9/3/2026).
Menurutnya, penanganan tengkes tidak dapat dilakukan oleh pemerintah saja. Dibutuhkan keterlibatan berbagai pihak agar program intervensi gizi dapat berjalan berkelanjutan hingga kondisi anak membaik.
Pemko Pekanbaru juga mendorong camat dan lurah untuk menggandeng pelaku usaha di wilayah masing-masing agar menyalurkan program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) untuk membantu pemenuhan nutrisi anak stunting.
"Seperti beberapa waktu lalu ada dari pihak Angkasa Pura dan BRI yang memberikan bantuan untuk penanganan stunting. Nanti bisa kita arahkan ke program bapak asuh, sehingga anak stunting ini bisa mendapatkan intervensi gizi secara rutin sampai selesai," jelasnya.
Sementara itu, Wali Kota Pekanbaru Agung Nugroho sebelumnya menegaskan komitmen pemerintah kota untuk menekan angka stunting hingga mencapai kondisizero stuntingdi Kota Bertuah.
Sepanjang 2025 lalu, Pemko Pekanbaru tercatat berhasil menangani lebih dari 3.000 kasus stunting melalui berbagai program intervensi gizi yang terintegrasi."Kita targetkan Pekanbaru bisa zero stunting. Ini adalah misi kemanusiaan untuk menyiapkan generasi masa depan yang tangguh," kata Agung.
Ia menambahkan, upaya penurunan angka stunting tetap menjadi prioritas pemerintah kota meskipun kondisi fiskal daerah saat ini menghadapi tekanan. Pemko Pekanbaru mencatat adanya pengurangan transfer dana dari pemerintah pusat ke kas daerah sekitar Rp400 miliar pada tahun ini.
"Karena itu, pemerintah kota mendorong penguatan kolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk dunia usaha, agar program percepatan penurunan stunting tetap berjalan optimal.