kabarmelayu.comPEKANBARU - Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Riau, Syahrial Abdi mewakili Plt Gubernur Riau mendorong percepatan penyediaan lahan
Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) sebagai bagian dari akselerasi pembangunan gerai, pergudangan, dan kelengkapan usaha koperasi di seluruh wilayah Riau.
Hal tersebut disampaikannya dalam rapat Konsolidasi Teknis dan Akselerasi Pendataan Lahan yang digelar di Ruang Rapat Melati, Kantor Gubernur Riau, Selasa (9/12/2025).
Syahrial Abdi mengatakan, Pemerintah Provinsi Riau sejak awal telah menyiapkan Koperasi Desa Merah Putih sebagai pusat penguatan ekonomi daerah, khususnya dalam pengembangan koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Upaya tersebut dilakukan secara bertahap, mulai dari pembangunan fisik hingga penyiapan sumber daya manusia pengurus koperasi.
"Untuk koperasi daerah Merah Putih, dari awal kita fokus pada pembangunan fisik, kemudian persiapan pengurusnya. Kemarin sudah dilakukan pelatihan, dan saat ini pelatihan pengurus juga terus berjalan di seluruh kabupaten dan kota," ujarnya.
Dikatakannya, salah satu tugas utama yang menjadi prioritas, percepatan adalah ketersediaan lahan koperasi di masing-masing desa dan kelurahan. Dari total 1.591 desa dan 275 kelurahan, terdapat 1.866 desa dan kelurahan yang menjadi target pembentukan KDKMP.
Berdasarkan data Sistem Informasi Koperasi Desa dan Kelurahan (Simkopdes), sebanyak 1.837 KDKMP atau sekitar 98 persen telah memiliki faktur koperasi. Namun, yang telah memiliki lahan baru mencapai 1.231 unit atau sekitar 66 persen dari total desa dan kelurahan.
Selain itu, jumlah KDKMP yang gerainya telah aktif baru mencapai 283 unit atau 13 persen. Sementara itu, KDKMP yang sedang dalam proses pembangunan gerai tercatat sebanyak 419 titik atau sekitar 26 persen.
"Tugas kita berikutnya adalah mempercepat capaian yang 66 persen ini agar seluruh desa dan kelurahan memiliki lahan koperasi," tegas Sekda.
Syahrial juga melaporkan KDKMP telah mengembangkan sedikitnya tujuh jenis unit usaha, antara lain gerai sembako, klinik, apotek, simpan pinjam, gudang logistik, serta usaha lain yang disesuaikan dengan potensi daerah masing-masing.
Sementara itu, Staf Ahli Kementerian Dalam Negeri Bidang Hukum dan Ketahanan menilai Provinsi Riau memiliki banyak peluang dan solusi dalam mempercepat pembangunan serta peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui koperasi. Ia mendorong seluruh pihak untuk memaksimalkan potensi yang tersedia dan segera menindaklanjuti langkah-langkah konkret di lapangan.