kabarmelayu.comPEKANBARU - Plt Gubernur Riau, SF Hariyanto menyampaikan Nota Pengantar Keuangan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang
APBD Provinsi Riau Tahun Anggaran 2026. Penyampaian ini dilakukan dalam rapat paripurna DPRD Riau, pada Rabu (26/11/2025).
Dalam kesempatan tersebut, SF Hariyanto menegaskan bahwa perencanaan anggaran 2026 didasari oleh kondisi ekonomi Riau yang menunjukkan perbaikan solid. Ia memaparkan bahwa pertumbuhan ekonomi Riau pada triwulan III tahun 2025 tercatat sebesar 4,98 persen, meningkat signifikan dari triwulan sebelumnya yang berada di angka 4,59 persen.
Peningkatan ini, menurut Plt Gubri, memperkuat posisi strategis Riau di kancah nasional. Riau saat ini menjadi kekuatan utama di Sumatera dengan kontribusi sebesar 22,95 persen terhadap PDRB regional dan menyumbang 5,14 persen terhadap perekonomian nasional.
"Posisi Riau sebagai peringkat keenam terbesar di Indonesia dan terbesar kedua di luar Jawa menjadi modal penting untuk melanjutkan percepatan pembangunan," ujar SF Hariyanto.
Ia juga menggarisbawahi pentingnya memanfaatkan status ekonomi Riau tersebut. Dengan mempertimbangkan kondisi makro yang positif, tema pembangunan tahun 2026 ditetapkan, yaitu "Penguatan Pondasi Transformasi dan Meningkatkan Daya Saing Daerah dan Ekonomi Inklusif yang Berkelanjutan."
Tema ini bertujuan memastikan pembangunan Riau tidak hanya tumbuh, tetapi juga adaptif terhadap dinamika ekonomi global.
SF Hariyanto menjelaskan bahwa tema besar tersebut dijabarkan ke dalam empat fokus utama. Fokus tersebut meliputi: transformasi sosial, transformasi tata kelola, transformasi ekonomi, serta pembangunan infrastruktur. Seluruhnya diarahkan untuk pembangunan yang berkelanjutan dan mampu menjawab kebutuhan daerah secara komprehensif.
Dari sisi pendapatan, Pendapatan Daerah Provinsi Riau di tahun 2026 diperkirakan mencapai Rp8,254 triliun. Angka tersebut ditopang oleh Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang ditargetkan sebesar Rp5,279 triliun, Pendapatan Transfer dari pusat sebesar Rp2,965 triliun, serta lain-lain pendapatan yang sah senilai Rp9,25 miliar.
"Peningkatan PAD terus diupayakan melalui intensifikasi, ekstensifikasi, pengendalian kebocoran, serta meningkatkan transparansi Pemerintah Provinsi Riau," ungkap SF Hariyanto. Ia juga menambahkan, Pemprov terus memperjuangkan pengembalian PPN 21, optimalisasi bagi hasil sawit, serta memaksimalkan peluang dari cadangan migas non-konvensional.
Sementara itu, dari sisi belanja daerah, direncanakan sebesar Rp8,3 triliun. Belanja ini difokuskan pada pemenuhan pelayanan dasar, penguatan pelayanan publik, pemerataan infrastruktur, serta dukungan terhadap transformasi ekonomi dan tata kelola. Proyeksi Sisa Lebih Penggunaan Anggaran (Silpa) ditetapkan sebesar Rp60,8 miliar sebagai komitmen terhadap tata kelola keuangan yang tertib dan akuntabel.
Terakhir, Plt Gubri menekankan pentingnya menjaga stabilitas harga. Pemprov Riau menargetkan inflasi di tahun 2026 tetap di bawah 3 persen, didukung oleh kolaborasi Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID), penguatan pasokan, dan pengendalian harga pada hari besar keagamaan, guna memastikan anggaran memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.