kabarmelayu.comPEKANBARU- Lembaga Adat Melayu Riau (LAMR) menyerahkan naskah akademik
Daerah Istimewa Riau (
DIR) kepada Gubernur Riau Abdul Wahid di Kantor Gubernur Riau, Senin sore (13/10/2025). Sebelumnya, naskah yang sama telah disampaikan kepada Ketua DPRD Riau, Kaderismanto.
Penyerahan dilakukan oleh Ketua Umum Majelis Kerapatan Adat Lembaga Adat Melayu Riau (MKA LAMR) Datuk Seri Marjohan Yusuf, Ketua Umum Dewan Pimpinan Harian (DPH) LAMR Datuk Seri Taufik Ikram Jamil.
Tampak pula hadir Sekretariat LAMR Datuk Arman, serta Ketua Forum Komunikasi Pemuka Masyarakat Riau (FKPMR) Dr. drh. H. Chaidir, MM.
Abdul Wahid menerima naskah tersebut didampingi Kepala Dinas Kebudayaan Aryadi dan Kasubbag Program Edi Yulisman.
Dalam pertemuan tersebut, Datuk Seri Taufik yang juga Ketua Badan Pekerja Perwujudan Daerah Istimewa Riau (BPP DIR), juga menyampaikan harapan agar gubernur memberikan surat dukungan tertulis terhadap usulan DIR.
"Sebelumnya, beberapa hari lalu kami sudah menyerahkan naskah akademik ini ke Ketua DPRD Riau," ujar Datuk Seri Taufik.
Selain menyerahkan naskah, Datuk Seri Taufik juga mengundang gubernur untuk hadir pada acara Maklumat Akbar Daerah Istimewa Riau yang akan digelar pada 17 Oktober mendatang, dan ini bertepatan dengan Hari Kebudayaan Nasional.
"Perhelatan ini akan diadakan di Balai Adat dengan target 5.000 peserta dari berbagai etnis. Tema yang diusung adalah Daerah Istimewa Riau untuk Indonesia Berkilau," katanya.
Ia menambahkan, BPP DIR juga akan menyerahkan naskah akademik tersebut ke DPR RI, DPD RI, dan Kementerian Dalam Negeri pada 28 Oktober 2025, dan bertepatan dengan peringatan Hari Sumpah Pemuda.
Abdul Wahid menyambut baik dan sejak awal sudah menyatakan dukungan terhadap DIR. Ia juga mengapresiasi kerja LAMR serta elemen masyarakat yang telah memperjuangkan gagasan tersebut hingga sudah rampung naskah akademik.
"Secara pribadi dan atas nama pemerintah daerah, saya mengapresiasi kerja ini," ujar Wahid.
Dia menyampaikan permohonan maaf karena kemungkinan tidak dapat menghadiri acara Maklumat Akbar DIR, karena harus mengikuti rapat dengan SKK Migas terkait investasi PT. Pertamina Hulu Rokan.