kabarmelayu.comPEKANBARU - Sekdaprov Riau Syahrial Abdi, menyampaikan jawaban Gubernur atas pandangan fraksi DPRD terkait Ranperda Perubahan
APBD 2025. Seluruh masukan fraksi diapresiasi dan akan menjadi acuan dalam memperkuat kebijakan pembangunan daerah.
"Seluruh saran dan masukan merupakan hal penting untuk kelancaran dan pembangunan daerah. Sehingga, pembangunannya dapat berjalan baik demi kesejahteraan masyarakat Riau," ujarnya di Ruang Rapat Paripurna DPRD Riau, Senin (29/8/2025).
Sekda sampaikan, anggaran belanja APBD Perubahan saat ini diarahkan ke empat prioritas utama. Yakni pelayanan dasar, pelayanan publik, penguatan ekonomi, dan penanganan bencana.
"Empat prioritas utamanya adalah pemenuhan pelayanan dasar dan peningkatan kualitas SDM, efektivitas dan efisiensi pelayanan publik, penguatan ekonomi daerah, dan penanganan bencana," terangnya.
Ia juga menambahkan, pemerintah akan terus mengoptimalisasikan pendapatan daerah melalui program Riau Bermarwah. Yang mana program ini akan terus berlangsung hingga 15 Desember mendatang.
"Hal ini termasuk peningkatan kepatuhan wajib pajak, kepatuhan alat berat, kendaraan bermotor, dan objek pajak lainnya, serta penyempurnaan sistem pembayaran digital," ucap Sekda.
Ia juga menambahkan, anggaran belanja APBD akan menyesuaikan dengan proyeksi pendapatan daerah. Selain itu, Pemerintah Provinsi Riau juga berkomitmen untuk menyelesaikan tunda bayar dan tunda salur sesuai dengan kemampuan keuangan daerah sebaik-baiknya.
"APBD-P 2025 difokuskan untuk penyelesaian tunda bayar tahun 2024 termasuk tunda salur tahun 2024, sehingga anggaran 2026 untuk ruang fiskal lebih sehat dan pembangunan daerah lebih optimal," tukasnya.