kabarmelayu.comJAKARTA - Pengurus
Persatuan Wartawan Indonesia (
PWI) Pusat periode 2025–2030 menggelar rapat koordinasi bersama Kementerian Komunikasi dan Digital secara virtual, Jumat (12/9/2025).
Rapat ini untuk membahas persiapan pengukuhan pengurus PWI Pusat hasil Kongres Persatuan PWI yang rencananya dilaksanakan di Monumen Pers Nasional, Surakarta, pada 26 September mendatang.
Rapat ini diikuti oleh Ketua Dewan Kehormatan PWI Atal S. Depari, Sekretaris Jenderal PWI Pusat Zulmansyah Sekedang, Kabid Pendidikan Agus Sudibyo, Bendahara Umum PWI Pusat M. Selamet Susanto, serta jajaran pengurus lainnya. Sementara dari pihak Komdigi, hadir langsung Dirjen Komunikasi Publik dan Media (KPM) Fifi Aleyda Yahya.
Dalam rapat, Zulmansyah Sekedang menyampaikan harapannya agar Pengukuhan PWI Pusat dapat dilaksanakan di Solo.
"Saya berharap kita bisa melaksanakan pelantikan dan pengukuhan di Monumen Pers Solo karena banyak banyak makna simbolik di sana, sekaligus pertanda benar-benar PWI bersatu," ujarnya.
Ia juga menegaskan bahwa pemilihan Monumen Pers Nasional sebagai lokasi pengukuhan merupakan simbol ikatan sejarah panjang pers Indonesia.
Ketua Dewan Kehormatan PWI, Atal S Depari, turut menyampaikan pandangannya mengenai pentingnya momentum pengukuhan sebagai titik awal konsolidasi organisasi dan penguatan peran pers nasional di era digital.
Sementara itu, PWI Surakarta menyambut baik arahan Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Republik Indonesia, Meutya Hafid, yang mengusulkan agar pengukuhan pengurus hasil Kongres Persatuan digelar di Monumen Pers Nasional, Solo.
Ketua PWI Surakarta, Anas Syahirul, menyebut usulan tersebut memiliki makna historis yang mendalam.
"PWI lahir di Kota Solo pada 9 Februari 1946. Saat itu, wartawan dari berbagai daerah di Nusantara berkumpul di Solo dengan semangat perjuangan demi kemerdekaan dan persatuan bangsa, termasuk persatuan pers," ujar Anas, yang akrab disapa Gus Anas.
Dirjen KPM Komdigi Fifi Aleyda Yahya menyampaikan bahwa Menkomdigi Meutya Hafid telah menyatakan kesediaannya untuk hadir dalam acara pengukuhan. Kehadiran menteri dinilai sebagai bentuk dukungan nyata pemerintah terhadap peran strategis pers di era digital.