kabarmelayu.comPEKANBARU - Gubernur Riau Abdul Wahid melobi Pemerintah Pusat agar proyek pembangunan flyover di Jalan Garuda Sakti, Pekanbaru bisa dibiayai melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (
APBN).
Hal ini ia sampaikan saat mendampingi kunjungan kerja Wakil Ketua Komisi V DPR RI, Roberth Rouw dan anggota Komisi V, Syahrul Aidi Maazat ke Bumi Lancang Kuning, Kamis (19/6/2025).
"Dulu kita sudah berkomitmen untuk pembebasan lahan dan ganti rugi kepada masyarakat. Tapi kondisi keuangan daerah saat ini sangat sulit karena defisit anggaran," katanya.
Gubri Wahid menjelaskan bahwa flyover di kawasan Garuda Sakti sangat dibutuhkan karena kemacetan di jalur tersebut semakin parah. Sebagai jalan nasional yang menjadi salah satu jalur padat penghubung antar wilayah, kemacetan yang terjadi di sana kerap memakan waktu hingga berjam-jam dan menghambat aktivitas warga.
"Jalan Garuda Sakti itu macet sekali Pak. Mau masuk ke kota atau keluar kota saja bisa memakan waktu satu jam," terang Wahid.
Karena itu, ia berharap pembiayaan pembebasan lahan sekaligus pembangunan flyover bisa dialihkan ke APBN. Menurutnya, tanpa dukungan pusat, pembangunan tidak akan berjalan optimal.
"Kami berharap agar ganti rugi dan pembangunan flyover bisa didanai melalui APBN saja," tambahnya.
Wahid menegaskan bahwa pembangunan flyover di Jalan Garuda Sakti perlu segera dipercepat. Ia menilai bahwa jika kondisi kemacetan terus dibiarkan, hal itu akan berdampak pada menurunnya produktivitas masyarakat. Terlebih, jalan tersebut merupakan salah satu akses utama yang sangat vital bagi aktivitas warga.
Dengan dukungan dari DPR RI dan koordinasi lintas kementerian, Wahid berharap proyek flyover yang telah lama direncanakan ini bisa segera terealisasi dan menjadi solusi atas kemacetan kronis yang selama ini menghantui wilayah Panam dan sekitarnya.
Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua Komisi V DPR RI Roberth Rouw mengatakan bahwa dirinya memahami kondisi fiskal daerah yang sedang mengalami tekanan. Ia pun berjanji akan membawa usulan Gubernur Wahid ke Kementerian PUPR agar dapat segera ditindaklanjuti.
"Kita tahu bahwa defisit anggaran di daerah saat ini sangat besar. Karena itu, kami akan menyampaikan usulan Pak Gubernur ini ke mitra kami, yaitu Menteri PUPR," katanya.
Sebagai informasi, hingga pertengahan April 2024, telah dilakukan pembebasan terhadap 89 dari total 94 persil lahan milik masyarakat yang terdampak pembangunan flyover di Simpang Panam. Pemprov Riau sendiri telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp70 miliar untuk mendukung tahapan awal pembebasan lahan tersebut.