PEKANBARU - Wakil Bupati Indragiri Hilir Yuliantini, S. Sos, M. Si didampingi Kepala BPBD Inhil dan jajaran serta Kapolres Inhil, menghadiri rapat koordinasi penanganan kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Riau, Senin (28/04/2025).
Kegiatan yang dilaksanakan di Gedung Daerah Balai Serindit Gubernuran Provinsi Riau ini dipimpin langsung Kepala BNPB RI Letjen. TNI Dr. Suharyanto, S.Sos, M.M serta dihadiri Gubernur Riau, perwakilan Kemenko Polkam, dan BMKG RI dengan diikuti seluruh seluruh kepala daerah se Provinsi Riau termasuk berbagai pihak terkait lainnya.
Tujuan rapat koordinasi ini sendiri adalah untuk menyamakan persepsi dan strategi serta meningkatkan sinergi dan koordinasi sekaligus mengevaluasi kondisi terkini terkait potensi dan kejadian karhutla di wilayah Prov. Riau.
Dalam paparannya, Gubernur Riau H. Abdul Wahid, M.Si menyampaikan berbagai upaya yang dilakukan pemerintah daerah dalam upaya penanggulangan karhutla di Prov. Riau, diantaranya melakukan pemantauan dan analisa potensi terjadinya kebakaran hutan dan lahan serta melakukan sosialisasi kepada masyarakat untuk tidak membuka lahan dengan melakukan pembakaran.
Sementara Kepala BNPB RI Letjen. TNI Dr. Suharyanto, S.Sos, M.M dalam arahannya meminta kepada seluruh aparat pemerintah daerah khususnya yang ada di Prov. Riau berikut seluruh stakeholder yang terkait untuk terus meningkatkan kewaspadaan.
Disela pelaksanaan rakor, Wakil Bupati Inhil Yuliantini, S.Sos, M.Si menyampaikan komitmen Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir untuk terus meningkatkan upaya pencegahan dan penanganan Karhutla secara terpadu.
Di samping melakukan sosialisasi dan himbauan kepada masyarakat, berbagai langkah dan upaya juga telah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir. Di antaranya melalui pelaksanaan Apel Kesiapsiagaan Penanganan Karhutla pada 25 Februari lalu.
Pemkab juga telah mengeluarkan Keputusan Bupati Inhil Nomor: Kpts.269/IV/HK-2025 Tanggal 23 April 2025 tentang penetapan Status Siaga Darurat Penanganan Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan di Kabupaten Inhil tahun 2025, "terhitung sejak Tanggal 23 April hingga Tanggal 30 November 2025," ujar Wabup Yuliantini.
Sebagai daerah terluas dan salah satu kabupaten yang tingkat kebakaran hutan dan lahannya cukup tinggi, Memanfaatkan momentum ini Wakil Bupati Indragiri Hilir juga meminta dukungan baik peralatan maupun anggaran kepada pemerintah pusat dan provinsi.
"Tentunya dengan dukungan peralatan dan anggaran yang diberikan akan sangat membantu kami didalam menangani kebakaran hutan dan lahan di wilayah kami", ucapnya.(ADV)