Bupati Bengkalis Ikuti Rapat Penandatangan MoU Nota Penanganan Kesepahaman Secara Virtual

Redaksi - Senin, 17 Maret 2025 15:03 WIB

Warning: getimagesize(): https:// wrapper is disabled in the server configuration by allow_url_fopen=0 in /home/u1462727/public_html/kabarmelayu.com/amp/detail.php on line 170

Warning: getimagesize(https://cdn.kabarmelayu.com/uploads/images/2025/04/_9419_Bupati-Bengkalis-Ikuti-Rapat-Penandatangan-MoU-Nota-Penanganan-Kesepahaman-Secara-Virtual.png): failed to open stream: no suitable wrapper could be found in /home/u1462727/public_html/kabarmelayu.com/amp/detail.php on line 170

Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /home/u1462727/public_html/kabarmelayu.com/amp/detail.php on line 171
Foto: Diskominfotik Bengkalis
BENGKALIS, kabarmelayu.com - Bupati Bengkalis Kasmarni diwakili Plt Staf Ahli Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan H. Khairi Fahrizal, mengikuti rapat Penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) Nota Penanganan Kesepahaman secara virtual, Senin 17 Maret 2025, di ruang rapat Hang Jebat Kantor Bupati Bengkalis.

Rapat tersebut dibuka langsung oleh Mendagri Tito Karnavian, Kemudian dilanjut oleh Wamendagri II Bima Arya.

Sebelum paparan dari beberapa menteri, Mendagri Tito Karnavian melakukan penandatangan MoU Nota Penanganan Kesepahaman bersama Kementerian ATR/BPN, Kementerian Transmigrasi, Kementerian Kehutanan dan Kementerian Kesehatan.

Dalam paparannya, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid, mengatakan ATR/BPN Berperan penting dalam pengelolaan pertanahan dan tata ruang. Sesuai Pasal 4 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 47 tahun 2020 tentang Kementerian Agraria dan Tata Ruang, Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR) mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agraria/pertanahan dan tata ruang untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.

Kemudian Kementerian Transmigrasi Iftitah Sulaiman Suryanegara dalam paparannya mengatakan akan fokus pada produktivitas dan ekonomi. Sesuai dengan arahan Presiden Republik Indonesia (RI) yaitu bantu pertumbuhan ekonomi masyarakat.

Lebih lanjut, Iftitah mengatakan akan merencanakan pembangunan kawasan Rempang, yaitu dengan pembangunan ekosistem kemaritiman karena kawasan tersebut mayoritas nelayan.

Selain itu, akan membangun beberapa tematik seperti peternakan, pariwisata, energi terbarukan, kesehatan dan ekonomi.Dan sangat optimis dalam 5 tahun kedepan pembangunan kawasan akan berkembang sebesar 8%, tambah Kementerian Transmigrasi Iftitah Sulaiman.

Sementara itu dalam paparan Kementerian Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, mengatakan kepada Kepala Daerah Kabupaten/Kota agar bisa segera mulai menjalankan program cek kesehatan gratis didaerahnya masing-masing, karena itu merupakan salah satu program pemerintah pusat.

Selain cek kesehatan gratis, kementerian kesehatan Budi Gunadi menyampaikan akan memberi alat CT scan dimasing-masing rumah sakit atau RSUD untuk mengatasi penderita penyakit stroke, ucap Budi Gunadi

Namun, dikatakan Budi Gunadi yang jadi permasalahannya dokter spesial masih kurang. Dan kami akan mengusahakan mencari dokter spesialisnya, sambung Budi Gunadi.

Pada kesempatan itu juga Pemerintah Kabupaten Bengkalis melalui Plt. Staf Ahli Bupati Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan Khairi Fahrizal, mengatakan akan selalu berkomitmen, mendukung dan menjalankan program-program pemerintah pusat.

"Kami Pemerintah Kabupaten Bengkalis akan selalu menjalankan program-program pemerintah pusat," kata Khairi Fahrizal.

Tampak hadir mendampingi Plt. Staf Ahli Bupati Bengkalis Kabag Ekonomi Samsir, ATR/BPN Bengkalis Jerry, Kadis Kominfotik diwakili Kabid PBE Zulkifli, Perwakilan BPKAD Ade Zulhadi, Kabid DKP Hj. Yana Susilayeni.(inf/dkf)


Tag:

Berita Terkait

Pemerintahan

Sinergi Bangun Desa: PT Conch dan Pemdes Tualang Teken MoU Pembangunan Jalan Kampung

Pemerintahan

Pemkab Inhil Teken MoU dan PKS serta Penempatan Mahasiswa KKN UIN Suska Riau

Pemerintahan

Bupati Inhil Teken Komitmen Bersama Manajemen Talenta ASN Provinsi Riau dan Kepri

Pemerintahan

Kejari dan Pemkab Inhil Teken MoU Pidana Kerja Sosial, Dukung Penerapan KUHP Baru

Pemerintahan

Pelaksanaan Pidana Kerja Sosial Tahun Depan, Pemko Pekanbaru MoU dengan Kejati Riau

Pemerintahan

Pemprov Riau dan Kejati Teken MoU Pelaksanaan Pidana Kerja Sosial