Bahas Jaminan Produk Halal, Wabup Bagus Ikuti Rapat Inflasi

Redaksi - Selasa, 04 Maret 2025 15:55 WIB

Warning: getimagesize(): https:// wrapper is disabled in the server configuration by allow_url_fopen=0 in /home/u1462727/public_html/kabarmelayu.com/amp/detail.php on line 170

Warning: getimagesize(https://cdn.kabarmelayu.com/uploads/images/2025/04/_1390_Bahas-Jaminan-Produk-Halal--Wabup-Bagus-Ikuti-Rapat-Inflasi.png): failed to open stream: no suitable wrapper could be found in /home/u1462727/public_html/kabarmelayu.com/amp/detail.php on line 170

Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /home/u1462727/public_html/kabarmelayu.com/amp/detail.php on line 171
Wabup Bagus Santoso mengikuti rapat pengendalian inflasi yang dipimpin oleh Mendagri.(Foto: DISKOMINFOTIK)
kabarmelayu.comBENGKALIS - Wakil Bupati (Wabup) Bagus Santoso mengikuti rapat pengendalian inflasi yang dipimpin oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian, Selasa 4 Maret 2025 di ruang rapat Hang Jebat Kantor Bupati Bengkalis, secara daring.

Salah satu isu yang dibahas yakni jaminan produk halal, yang menjadi perhatian penting bagi masyarakat, terutama dalam sektor pangan dan perdagangan selama bulan Ramadhan.

Mendagri Tito menekankan produk halal tidak hanya berkaitan dengan aspek keagamaan, tetapi juga memiliki dampak ekonomi, terutama dalam sektor perdagangan dan industri makanan.

"Kepastian halal suatu produk dapat meningkatkan kepercayaan konsumen dan daya saing pasar, baik di tingkat nasional maupun internasional," kata Tito.

Selanjutnya Tito menambahkan Pemerintah daerah diharapkan dapat memperkuat pengawasan harga barang serta memastikan bahwa produk yang beredar telah memiliki sertifikasi halal sesuai regulasi yang berlaku.

"Kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah menjadi kunci dalam mengatasi lonjakan harga dan memastikan ketersediaan produk halal bagi masyarakat," ujarnya.

Tito menjabarkan Implementasi Undang-Undang Jaminan Produk Halal (UU JPH) terus diperkuat agar produk yang dikonsumsi masyarakat sesuai dengan standar halal yang telah ditetapkan.

Masih kata Tito, Pemerintah daerah di minta untuk mendukung percepatan sertifikasi halal bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) guna menjaga daya saing dan memenuhi kebutuhan pasar.

Sementara itu Wabup Bagus mengatakan Pemerintah daerah Kabupaten Bengkalis aktif dan memantau harga dan distribusi barang, termasuk memastikan produk halal tersedia dengan harga yang wajar dengan berkolaborasi antara BPJPH (Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal),

"Pemerintah daerah, dan pelaku usaha akan diperkuat guna mendukung percepatan sertifikasi halal dan stabilitas harga khusus nya di Kabupaten Bengkalis," kata Bagus.(DISKOMINFOTIK)

Editor
: Redaksi

Tag:

Berita Terkait

Pemerintahan

April 2026, 38 Provinsi Mengalami Inflasi

Pemerintahan

Asisten II Setdakab Inhil Ikuti Rakor Pengendalian Inflasi Tahun 2026

Pemerintahan

Hadapi Potensi Gejolak Harga Jelang Ramadan, Pemprov Riau Tekankan Daerah Lebih Responsif

Pemerintahan

Pemprov Riau Datangkan Cabai Merah Dari Jawa

Pemerintahan

Tekan Inflasi, Satu Ton Cabai Merah Didistribusikan di Lima Pasar di Pekanbaru

Pemerintahan

Pekanbaru Bisa Kendalikan Inflasi, Wamendag Tinjau Pasar Cik Puan