ROHIL, kabarmelayu.com - Isu mengenai
perpecahan antara Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hilir (Rohil) baru-baru ini menjadi perbincangan hangat di kalangan masyarakat. Namun, Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian (Diskominfotiks) Rohil, Indra Gunawan menepis kabar tersebut dan menegaskan bahwa hubungan antara Bupati H. Bistamam dan Wakil Bupati Jhony Charles tetap harmonis.
Indra menjelaskan bahwa hingga saat ini, Bupati dan Wakil Bupati terus bekerja sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing.
"Pak Bupati hari ini memiliki agenda ketahanan pangan di Bagansiapiapi, sementara Wakil Bupati menghadiri kegiatan di Polres Rohil," ujar Indra Kamis (20/3/2025).
Ia menambahkan, isu perpecahan yang beredar kemungkinan berasal dari pihak-pihak yang tidak menyukai keharmonisan pemerintahan saat ini. "Isu tersebut mungkin hanya kepentingan orang yang tertentu yang tidak memahami regulasi kondisi secara komprehensif. Kasihan masyarakat Rohil, jangan disuguhi dengan isu-isu negatif," tambahnya.
Indra juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk mendukung kinerja pemerintahan dengan semangat perubahan demi Rokan Hilir yang lebih baik. "Kita berharap agar semua pihak dapat mendukung kinerja pemerintahan ini dengan semangat perubahan untuk Rohil lebih baik," tutupnya.
Dengan klarifikasi ini, diharapkan masyarakat tidak terpengaruh oleh isu-isu yang tidak berdasar dan tetap memberikan dukungan penuh kepada pemerintah daerah dalam menjalankan program-program pembangunan demi kesejahteraan bersama.
"Habiskan waktu kita untuk hal-hal yang bermanfaat. Tugas kita masih banyak untuk program-program yang memajukan Rokan Hilir. Beri kesempatan dan kepercayaan kepada Bupati dan Wakil Bupati kita yang sudah banyak kita lihat di lapangan, seperti: normalisasi saluran air menuju laut sehingga terlihat tidak ada banjir lagi dan dilanjutkan ke wilayah Pekaitan juga untuk menanggulangi banjir. Penganggaran baju seragam sekolah bagi siswa di tahun ajaran baru, perbaikan pelayanan publik di Rumah sakit dan puskesmas, koordinasi evaluasi APBD untuk kelancaran pencairan gaji dan THR, serta penganggaran janji kampanye lainnya," tutup Indra.(inf/dkf)