kabarmelayu.comINHIL - Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) mengalami krisis lantaran defisit hingga ratusan Miliar.
Di tengah kondisi keuangan daerah yang memprihatinkan, beredar informasi bahwa pemerintah Pusat juga akan melakukan pemangkasan anggaran sesuai Intruksi Presiden dan Keputusan Mentri Keuangan yang nilainya mencapai ratusan miliar.
Lantas, apa yang bisa dilakukan oleh pemerintah daerah untuk membangun Kabupaten Inhil ke depan?
Awak media mencoba mengkonfirmasi beberapa kali ke Pemkab Inhil melalui Badan Keuangan dan Arsip Daerah (BKAD).
Sayangnya, Kepala Badan Keuangan dan Arsip Daerah (BKAD) Kabupaten Inhil melalui Kepala Bidang Hendra, memilih bungkam saat dimintai keterangan.
"Kami tidak bisa memberikan penjelasan karena semua sudah satu pintu di PPID Kominfo. Silakan konfirmasi ke sana," ujar Hendra singkat saat ditemui wartawan Selasa kemarin.
Hal ini semakin menimbulkan tanda tanya terhadap ketidakpastikan keuangan daerah.
Organisasi Perangkat Daerah (OPD) akan dihadapkan pada situasi serba tak pasti, termasuk ancaman Tunda Bayar (TB) seperti kegiatan tahun 2024. Yang masih menjadi misteri, berapa banyak menjadi beban Pemda di tahun 2025 ini.
Kemudian juga, nasib bagi ribuan tenaga honorer yang tidak lulus menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), perlu menjadi catatan penting Pemda dan DPRD Inhil.(me)