Bahas Masalah Prioritas, Bupati dan Wali Kota se-Riau Berkumpul di Kediaman Gubernur

Redaksi - Kamis, 03 Oktober 2024 19:42 WIB

Warning: getimagesize(): https:// wrapper is disabled in the server configuration by allow_url_fopen=0 in /home/u1462727/public_html/kabarmelayu.com/amp/detail.php on line 170

Warning: getimagesize(https://cdn.kabarmelayu.com/uploads/images/2024/10/_7167_Bahas-Masalah-Prioritas--Bupati-dan-Wali-Kota-se-Riau-Berkumpul-di-Kediaman-Gubernur.png): failed to open stream: no suitable wrapper could be found in /home/u1462727/public_html/kabarmelayu.com/amp/detail.php on line 170

Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /home/u1462727/public_html/kabarmelayu.com/amp/detail.php on line 171
Pj Gubernur Riau Rahman Hadi.(Foto: Ist)
PEKANBARU - Penjabat (Pj) Gubernur Riau (Gubri), Rahman Hadi memimpin rapat koordinasi (Rakor) bersama seluruh Bupati dan Wali Kota se-Provinsi Riau. Rakor berlangsung di Balai Serindit Komplek Kediaman gubernur, Kamis (3/10/2024).

Pembahasan utama dalam rapat ini yaitu terkait pengendalian inflasi, penanganan tengkes atau stunting, pengentasan kemiskinan ekstrem. Serta percepatan pembangunan infrastruktur di Provinsi Riau.

Para Bupati dan Wali Kota yang hadir dalam rapat tersebut melaporan kondisi masing-masing daerahnya. Sejumlah daerah di Riau memiliki tantangan tersendiri dalam menangani berbagai isu tersebut, sehingga dibutuhkan strategi yang fleksibel dan tepat sasaran.

Pj Gubri katakan, berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Riau, Provinsi Riau mengalami deflasi selama 4 bulan terakhir, yakni Juli - September 2024. Dimana deflasi Provinsi Riau menyentuh angka 0,33 persen pada bulan September 2024.

"Inflasi kita saat ini terkendali bahkan cenderung terlalu rendah dan mendekati deflasi di 4 bulan terakhir. Oleh karena itu, dari Bank Indonesia, BPS Riau dan kita semua tadi sudah mengarahkan agar inflasi ini dikendalikan bukan diturunkan," ujarnya.

"Kemudian deflasi kita coba juga untuk dikendalikan, karena yang ingin kita amankan dan diselamatkan tadi itu adalah antara produsen dan konsumen, mereka inilah yang kemudian harus di mediasi oleh pemerintah. Jadi pemerintah sebagai subkultur kekuasaan harus memediasi struktur sosial, yaitu produsen dan konsumen. Oleh karena itu, terkait dengan inflasi kita tidak ada masalah, clear," imbuhnya.

Sementara itu, terkait stunting, Pj Gubri katakan masih ada beberapa daerah yang memerlukan langkah penanganan yang cepat dan terukur. Untuk itu, ia meminta agar memperkuat program intervensi gizi, terutama bagi ibu hamil dan balita. Serta mengoptimalkan peran kader posyandu di desa-desa.

"Masih ada beberapa kabupaten yang masih memang ada beberapa hal yang menjadi penyebab, tetapi sudah menjadi pusat perhatian dari kita. Hal ini juga sudah menjadi catatan dari kita, nanti kita harus mengurai dari mana kita memulainya, satu persatu harus kita selesaikan," jelasnya.

Selain itu, Gubri juga menyoroti pentingnya percepatan pembangunan infrastruktur, baik jalan maupun jembatan yang menjadi faktor penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pada kesempatan itu, Bupati/Wali Kota melaporkan keadaan beberapa ruas jalan dengan kondisi rusak, sehingga secepatnya harus dilakukan perbaikan. Menjawab persoalan tersebut, Pemprov Riau sudah menganggarkan perbaikan beberapa ruas jalan yang menjadi permasalahan di APBD P 2024. Sehingga, perbaikan jalan yang menjadi persoalan, dapat direalisasikan ke depannya.

Editor
: Redaksi

Tag:

Berita Terkait

Pemerintahan

Ini Kata Kadinkes Inhil Soal Pelaksanaan MBG dan Kepatuhan SPPG

Pemerintahan

Pergantian Pimpinan BGN: Antara Badai Kepercayaan Publik, Kompetensi Akademis, dan Degradasi Moral Birokrasi

Pemerintahan

Pemkab Inhil Gelar Rakor Siaga Darurat Karhutla 2026

Pemerintahan

APJATEL Riau Gelar Rakorwil, Kolaborasi Bersama Pemko Pekanbaru Tata Jaringan ‎

Pemerintahan

Tekan Kemiskinan dan Stunting, Wali Kota Agung Terima Penghargaan

Pemerintahan

Camat dan Lurah di Pekanbaru Diminta Awasi Anak Tengkes