PEKANBARU - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau melalui Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Pe
rumahan Kawasan Pemukiman dan Petanahan (PUPR-PKPP) Riau tahun ini menyiapkan anggaran sebesar lebih kurang Rp21,5 miliar untuk pembangunan
rumah layak huni (
RLH) bagi warga kurang mampu.
Demikian disampaikan Kepala Bidang Perumahan dan Kawasan Pemukiman, Dinas PUPR-PKPP Riau, Khairul Rizal ST di Pekanbaru.
"Tahun ini kita siapkan anggaran lebih kurang Rp21,5 miliar untuk pembangunan RLH sebanyak 305 unit. RLH tersebut tersebut di seluruh kabupaten kota se-Riau," katanya.
Khairul Rizal mengatakan, jika pihaknya telah memberikan petunjuk teknis ke kabupaten kota terkait Bantuan Keuangan Khusus (BKK) untuk pembangunan RLH.
"Namun, sampai saat ini baru tiga daerah itu menyelesaikan Surat Keputusan (SK) bupati/wali kota terkait penetapan by name by address (nama dan alamat calon penerima bantuan)," terangnya.
Ketiga daerah itu, lanjut Rizal, adalah Kabupaten Kampar, Siak dan Kota Pekanbaru. Bahkan ketiga daerah tersebut telah melakukan pencairan tahap pertama sebesar 60 persen dari total bantuan.
"Kita juga sudah kirim surat ke daerah lainnya agar segera menetapkan SK bupati/wali kota calon penerima bantuan. Yang pasti mereka sudah verifikasi faktual calon penerima," sebutnya.
Khairul Rizal menyebut, bantuan RLH masing-masing darah variatif dari Rp66 juta sampai Rp77 juta. Dimana untuk daerah pesisir jumlah bantuan lebih besar dibanding daerah Riau daratan.
"Misalnya di Bengkalis itu jumlah bantuan RLH sebesar Rp77 juta. Sedangkan di Pekanbaru sebesar Rp66 juta. Ini karena mobilisasi material di daerah pesisir lebih tinggi. Sedangkan untuk pembangunan RLH dilakukan secara swadaya oleh kelompok masyarakat," tandasnya.