PEKANBARU - Seleksi terbuka calon Pejabat Tinggi Pratama (PTP) atau pejabat
eselon II di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau disambut antusias pelamar.
Sejak dibuka 13 Mei 2024 lalu, hingga Ahad (26/5/2024) tercatat 14 pelamar yang mendaftar seleksi terbuka calon pejabat eselon II di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau.
Jumlah ini diperkirakan akan bertambah mengingat waktu pendaftaran masih ada satu hari lagi. Sesuai jadwal, pendaftaran seleksi untuk pengisian jabatan eselon II Pemprov Riau ini akan berlangsung hingga Senin, 27 Mei 2024 hari ini.
Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) Penilaian Kompetensi, Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Riau, Budi Fakhri, mengatakan dari 14 orang yang mendaftar tersebut, selain dari ASN di Pemprov Riau juga ada yang di luar Pemprov Riau.
"Ada dari Bengkalis, Kampar dan Meranti," kata Budi Fakhri, Ahad (26/5/2024).
Pihaknya mengajak kepada ASN di Riau dan di luar Riau yang memenuhi syarat bisa mengikuti seleksi ini. Sebab untuk pengisian jabatan eselon II ini terbuka se Indonesia.
"Kita siap menerima pelamar sebanyak-banyaknya. Karena setiap jabatan itu minimal harus 4 orang yang mendaftar. Jika kalau kurang, panitia terpaksa memperpanjang jadwal pendaftaran," kata dia.
Seperti diketahui, total ada empat jabatan eselon II yang akan dilelang. Di antaranya Kepala Biro Hukum Setdaprov Riau, Direktur RS Jiwa Tampan Riau, Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa serta Badan Riset dan Inovasi Daerah (Brida) Riau.
Tiga dari empat empat jabatan yang dilelang tersebut karena mengalami kekosongan. Yakni jabatan Kepala Biro Hukum Setdaprov Riau karena pejabat sebelumnya yaitu Elly Wardhani dipromosikan ke jabatan yang baru sebagai Asisten III Setdaprov Riau.
Kemudian jabatan Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setdaprov Riau serta Direktur RS Jiwa Tampan Riau. Kedua jabatan tersebut kosong karena pejabat sebelumnya yakni Rahmad Ramadiyanto dan Zainal Arifin mengundurkan diri dari jabatannya.
Sedangkan untuk jabatan kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah Riau ini dibuka karena Brida ini adalah OPD yang baru dibentuk. Sehingga belum ada pejabatnya.