PEKANBARU - Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) dan pembahasan langkah pengendalian inflasi daerah tahun 2024. Kegiatan ini diikuti oleh Asisten III Setdaprov Riau, Elly Wardani secara virtual di Gedung Daerah Balai Pauh Janggi, Senin (29/4/2024).
Tito Karavian ungkapkan, sejumlah daerah baik itu Provinsi maupun Kabupaten/Kota memiliki Indeks Perkembangan Harga (IPH) tinggi pada minggu ke 4 April 2024. Tito berharap kepada Kepala daerah untuk bisa bahu membahu dan melakukan upaya upaya yang maksimal untuk mengatasi IPH tersebut.
"Maka daerah yang IPH nya naik agar dapat mewaspadai. Pada tingkat provinsi agar segera melanjutkan dengan kegiatan rapat dengan stakeholder terkait tingkat provinsi, termasuk rapat koordinasi dengan para Bupati dan Wali Kota karna provinsi sendiri tidak akan bisa mengendalikan, harus akumulatif kerja para bupati dan wali kota," ujarnya.
"Untuk daerah yang rendah relatif di pertahankan, tapi jangan sampai terlalu dalam deflasinya, karna jika terlalu turun dampaknya kepada produsen, para petani dan nelayan akan mengalami kesulitan karna kerugian," imbuhnya.
Lebih lanjut Tito sampaikan, komoditas pangan yang mengalami kenaikan harga, perlu penanganan serius dari pihak terkait. Salah satu komoditas yang menjadi perhatian karena trennya meningkat tajam yaitu bawang merah.
"Bawang merah mengalami kenaikan di 314 kabupaten/kota dari 512 kabupaten/kota. Kemudian daging ayam ras terutama di Sumatera, daging sapi untuk di Jawa dan telur ayam ras," jelasnya.
"Untuk beras relatif menurun harganya, meskipun trennya sudah menurun, tapi masih berada di atas harga eceran tertinggi berdasarkan data dari Satgas Pangan Polri. Maka perlu diatur mekanisme pasca panen agar beras itu terserap dengan harga yang memadai," imbuhnya.
Untuk gula pasir, lanjutnya, juga megalami kenaikan. Hal ini perlu tindaklanjut dari pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian Pertanian dan Kementerian Perdagangan.
"Inilah yang menjadi perhatian kita, mari kita bekerja keras, dan kemudian setiap daerah silahkan melakukan langkah sesuai dengan problematikanya masing-masing," tutupnya.***