PEKANBARU – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau menggelar rapat koordinasi Gubernur dengan Bupati/Walikota serta Camat se-Provinsi Riau tahun 2023 di Hotel Grand Central Pekanbaru, Senin (10/07/2023).
Rapat tersebut dihadiri dan dibuka secara resmi oleh Datuk Seri Setia Amanah Adat Melayu, Gubernur Riau, Syamsuar.
Orang nomor satu di Riau itu saat diwawancarai usai rapat menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh Bupati/Walikota dan Camat yang telah hadir untuk mengikuti rapat koordinasi tersebut.
“Ini sudah masuk pertengahan tahun, jadi momen seperti ini bagus sekali. Dalam rapat banyak hal yang kami sampaikan, baik kepada Camat maupun Bupati/Walikota mengenai tugasnya,” kata Syamsuar.
Ia mengakui banyak persoalan yang menjadi perhatian di daerah, terutama miskin ekstrem, stunting, inflasi, kebakaran hutan dan lahan (Karhutla), pemilihan umum, investasi, pembangunan infrastruktur dan sebagainya.
“Saat rapat saya sampaikan secara lugas, itu tanggungjawab sebagai gubernur,” ujarnya.
“Saya sampaikan tadi dalam rapat bahwa tahun ini adalah tahun terakhir Saya sebagai gubernur, jadi kalau ada masalah-masalah sudah tidak salah Saya lagi karena sudah saya sampaikan kepada Kabupaten/Kota dan Kecamatan,” terangnya.
Mantan Bupati Siak dua periode ini mengungkapkan bahwa dari kunjungan kerjanya ke daerah-daerah banyak mendapatkan masukan dan pada dasarnya masih banyak Kepala Desa yang belum tahu salah satunya peremajaan sawit.
Kemudian bantuan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS), Undang-Undang Cipta Kerja yang memberikan kesempatan kepada masyarakat yang berkebun sawit dalam kawasan hutan dan itu legal.
“Masih banyak masyarakat yang tidak tahu, dan tadi saya sampaikan bahwa Camat adalah ujung tombak dan mereka juga bagian dari pemerintahan yang ada di tingkat kecamatan,” jelasnya.
“Harusnya mereka menyampaikan itu kepada Kepala Desa agar Kepala Desa tahu program-program pemerintah termasuk persoalan-persoalan yang terjadi di masyarakat,” tegasnya.
Ia mengungkapkan bahwa masih banyak persoalan-persoalan di masyarakat yang harus diatasi dan itu semua tidak bisa hanya diserahkan kepada pemerintah seperti Narkoba, HIV/AIDS maupun Lesbian, Gay, Biseksual dan Transgender (LGBT).
“Persoalan ini tidak bisa semuanya diserahkan kepada pemerintah, corong di bawahnya juga harus ikut menyampaikan dan harus saling bekerja sama, tolong menolong, bahu membahu untuk kebaikan masyarakat dan daerah,” imbuhnya.
Gubernur berharap dengan adanya rapat koordinasi bersama Bupati/Walikota serta Camat se-Provinsi Riau ini dapat mengurangi persoalan-persoalan yang ada di Provinsi Riau.
“Riau ini identik dengan budaya.Melayu, melayu identik Islam, kalau ini tidak kita jaga maka murka Allah. Mudah-mudahan dengan hasil rapat koordinasi ini masing-masing mereka (Bupati/Walikota dan Camat) membuat langkah-langkah,” sebutnya.
“Kita harapkan meskipun tidak dapat menghilangkan semuanya persoalan yang ada setidaknya kita bisa mengurangi persoalan yang ada,” tutupnya.(inf/dkf)