BENGKALIS, kabarmelayu.com - Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik (Diskominfotik) Kabupaten Bengkalis meraih peringkat tertinggi Dari 11 Perangkat Daerah (PD) yang dijadikan sampling untuk tahun 2022 pada Area Pemenuhan serta Area Reform dengan nilai 30,54.
Demikian disampaikan Bupati Bengkalis diwakili Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Bengkalis H Bustami HY pada Rapat Evaluasi atas Pencapaian Penilaian Mandiri Pelaksana Birokrasi Reformasi (PMPRB) Pemkab Bengkalis Tahun 2022 di Ruang Rapat Hangtuah Lantai II Kantor Bupati Bengkalis, Rabu, 29 Juni 2022.
Dalam sambutanya, Bustami menjelaskan surat dari Kemenpan-RB No. b/564/rb.06/2022 tentang Mekanisme Penyampaian Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) Tahun 2022 dimana Pemerintah Kabupaten Bengkalis telah melakukan penilaian mandiri dan melaporkan ke pihak Kemenpan-RB tepat waktu pada tanggal 15 Juni 2022 dengan nilai terakhir 76,84*(nilai sementara setelah direviu inspektorat).
"Pada PMPRB tahun 2021 Kabupaten Bengkalis mendapat nilai 48,62 atau predikat c. Peningkatan dari nilai dan predikat RB ini patut diapresiasi dan menjadi pemicu semangat kita untuk pelaksanaan reformasi birokrasi yang lebih baik kedepannya," ungkap Bustami.
Bustami juga menyampaikan 11 PD yang dijadikan sampling untuk tahun 2022 diantaranya, Disdukcapil dengan nilai 30,36 dan 17.40. Untuk peringkat paling rendah pada capaian area pemenuhan serta area reform adalah BPKAD dengan nilai 17,99 dan 6,98 diatasnya ada Sekretariat Daerah dengan nilai 20,10 dan 8,43.
"Untuk mempercepat pelaksanaan reformasi birokrasi diperlukan monitoring dan evaluasi berkala, diminta kepada tim untuk proaktif dalam melakukan monev terhadap capaian reformasi birokrasi tingkat Kabupaten. Untuk itu, kepada PD yang menjadi sampling untuk lebih serius dalam pemenuhan LKE PMPRB, karena mempengaruhi nilai dari Kabupaten Bengkalis," harap Bustami.
Turut hadir Staf Ahli Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan Johansyah Syafri, Inspektur Kabupaten Bengkalis Radius Akima, Sekretaris Diskominfo Adi Sutrisno, Sekretaris Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Freddy Antoni, Sekretaris Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Imam Subchi, Sekretaris Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Nur Kamaruzaman.(inf/dkf)