SOTK Baru Segera Diterapkan, Siap-Siap Untuk Non Job

Harijal - Jumat, 02 Desember 2016 17:15 WIB

Warning: getimagesize(): https:// wrapper is disabled in the server configuration by allow_url_fopen=0 in /home/u1462727/public_html/kabarmelayu.com/amp/detail.php on line 170

Warning: getimagesize(https://cdn.kabarmelayu.com/uploads/images/2016/12/d2dd49122016_stokditerapkan.jpg): failed to open stream: no suitable wrapper could be found in /home/u1462727/public_html/kabarmelayu.com/amp/detail.php on line 170

Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /home/u1462727/public_html/kabarmelayu.com/amp/detail.php on line 171
ilustrasi

PEKANBARU, kabarmelayu.com - Standart Organisasi Perangkat Daerah (SOP) yang baru akan secara resmi akan diberlakukan tahun 2017.  Guna menyesuaikan Susunaan Organisasi Tata Kerja (SOTK), Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru akan melakukan  mutasi jabatan tingkat esselon III dan IV pada Desember ini. Hal tersebut ditegaskan  Pelaksana tugas (Plt) Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Pekanbaru Masrya, Jumat (2/12/16).

Dijelaskan Masrya, pengisian jabatan sesuai OPD baru mengacu kepada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 18. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 18, pengisiannya hanya dikukuhkan saja dan tidak terlalu signifikan perubahannya dengan SOP lama,terangnya.

Hanya saja belum bisa dipastikan kapan pelaksanaannya, karena belum ada konfirmasi  dengan  Tim Baperjakat,kota Pekanbaru. “Nanti BKD akan duduk bersama dengan Baperjakat kota Pekanbaru untuk menetapkan jadwal pelaksanaan mutasi sudah rampung, pihaknya akan mengajukan ke Plt Walikota Pekanbaru untuk diteruskan ke Gubernur Riau guna meminta persetujuan ke Menteri Dalam Negeri (Mendagri), terangnya.

Menurutnya, pelaksanaan mutasi jabatan mesti mendapatkan izin dari Kemendagri, karena telah diatur dalam aturan Undang-Undang Nomor 10/2016.

"Berdasarkan UU nomor 10/2016, kami melakukan mutasi mesti mendapat persetujuan kemendagri. Izin ini yang lama mendapatkannya. Jika telah diizinkan, maka kami akan lakukan ekspos di Mendagri, jelasnya.

Ditanya mutasi jabatan tinggi pratama. Menurut Masrya belum ada koodinasi dengan Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) mengenai tata cara pengisiannya. Apabila nantinya harus dikakukan assessment, tentunya harus disesuaikan dengan rentan waktu yang tinggal satu bulan lagi. Jadi masih perlu pertimbangan dari pihak Assesment, ujarnya.

Jasi terkait jabatan eselon  tinggi pratama, kami belum bisa dipastikan. Yang jelas, kami tunjuk dulu pejabat eselon tiga dan empat. Apabila nanti KASN mengarahkan kami untuk memakai hasil dari assessment sebelumnya, kami tinggal memanggil orang yang sudah lulus assessment sebelumnya, tutupnya. (rec)

Berita Terkait

Pemerintahan

Warga Inhil Tangkap Buaya Muara 4,8 Meter Seberat 420 Kilogram

Pemerintahan

Akhyar Ilyas Dinobatkan Sebagai Pelatih Terbaik

Pemerintahan

Jelang Akhir Tahun, Pertamina Tambah Penyaluran BBM Riau 3,98 Persen

Pemerintahan

LBH Rodas dan Kapolsek Ujung Batu Satu Suara Jaga Lingkungan

Pemerintahan

Monitoring Pasar Tumpah Ahmad Yani, Wako Ingatkan Pedagang Tertib

Pemerintahan

Beasiswa Riau Cerdas 2026 Cair Pekan Ini, Rp35,30 M Disalurkan Bertahap