PEKANBARU - Dalam rangka akselerasi penanggulangan kemiskinan di Provinsi Riau Tahun 2021, Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Riau menggelar rapat koordinasi penanggulangan kemiskinan Provinsi Riau 2021 di Gedung Daerah Balai Serindit, Selasa (30/11/2021).
Rapat tersebut dibuka langsung oleh Wakil Gubernur Riau (Wagubri) Edy Nasution. Dalam sambutannya, ia menyampaikan bahwa TKPK Riau menyusun dokumen rencana penanggulangan kemiskinan daerah (RPKD) yaitu untuk menetapkan konsep pemahaman kemiskinan dan ruang lingkup intervensi kebijakan dalam upaya penanggulangannya.
Adapun tiga isu yang perlu menjadi perhatian terhadap upaya penanggulangan kemiskinan di Provinsi Riau berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan TKPK Provinsi Riau diantaranya anggaran.
Dimana peta kapasitas fiskal daerah Provinsi Riau pada tahun 2021 termasuk dalam level nomor dua yakni kategori tinggi dengan indeks kapasitas fiskal daerah (KFD) 0,887. Mengalami penurunan sebesar 0,129 poin dibanding tahun 2020.
"Ini menunjukkan kapasitas fiskal daerah Provinsi Riau cukup memadai untuk secara bertahap menyelesaikan persoalan kemiskinan," jelasnya.
Namun, dari sisi derajat otonomi fiskal tahun 2021 daerah Provinsi Riau masih bergantung pendapatan transfer pemerintah pusat sebesar 55,7 persen.
"Hal ini patut menjadi perhatian seluruh elemen di Pemerintah Provinsi Riau agar meningkatkan inovasi meningkatkan pendapatan asli daerah untuk meningkatkan kemandirian fiskal," ucapnya.
Isu kedua, dari dimensi pendidikan, salah satu hasil yang diperoleh bahwa capaian angka partisipasi murni (APM) tingkat SMA/MA masih di bawah capaian nasional. Namun, trend perkembangan antar waktu menunjukkan positif meski sempat mengalami penurunan di tahun 2020.
"Maka diharapkan melalui program yang mendukung peningkatan capaian indikator pendidikan seperti sekolah terbuka, bantuan bagi masyarakat tidak mampu dapat bersama-sama untuk ikut menyelesaikan persoalan ini," tuturnya.
Isu ketiga, dimensi kesehatan di Provinsi Riau persentase capaian cakupan kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di tahun 2020 baru mencapai 67,2 persen.
"Artinya masih cukup banyak Provinsi Riau yang urusan kesehatannya tidak sepenuhnya terlindungi oleh program pemerintah berupa JKN," sebutnya.
Sehingga, isu kesehatan ini menjadi perhatian dan sebagai upaya bagi pemerintah daerah untuk secara bersama-sama memberikan edukasi kepada masyarakat akan pentingnya JKN.
"Tentunya, hal ini sebagai upaya pemerintah untuk memastikan bahwa masyarakat terjamin biaya kesehatannya," ungkapnya. (MCR)