Wagubri Buka Rapat Koordinasi TKPK Provinsi Riau Tahun 2021

Harijal - Selasa, 30 November 2021 15:48 WIB

Warning: getimagesize(): https:// wrapper is disabled in the server configuration by allow_url_fopen=0 in /home/u1462727/public_html/kabarmelayu.com/amp/detail.php on line 170

Warning: getimagesize(https://cdn.kabarmelayu.com/uploads/images/2021/11/46b1ee112021_wagubribukarapatkoordinasitkpk.jpg): failed to open stream: no suitable wrapper could be found in /home/u1462727/public_html/kabarmelayu.com/amp/detail.php on line 170

Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /home/u1462727/public_html/kabarmelayu.com/amp/detail.php on line 171

PEKANBARU - Wakil Gubernur Riau (Wagubri), Edy Nasution membuka rapat koordinasi Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Provinsi Riau dalam rangka akselerasi penanggulangan kemiskinan di Provinsi Riau yang digelar di Gedung Daerah Balai Serindit, Selasa (30/11/2021).

Dalam sambutannya, Wagubri menyampaikan bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 53 tahun 2020 tentang tata cara dan penyelarasan kerja serta pembinaan kelembagaan dan sumber daya manusia, TKPK provinsi dan TKPK kabupaten dan kota mengamanatkan kepada gubernur, bupati, wali kota dalam melaksanakan penanggulangan kemiskinan untuk membentuk TKPK.

Ia menerangkan, tim ini bertugas melakukan koordinasi, perumusan kebijakan, perencanaan dan pemantauan pelaksanaan penanggulangan kemiskinan di daerah masing-masing.

"Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa dengan adanya Pandemi COVID-19, jumlah penduduk miskin mengalami peningkatan," ungkapnya.

Selain itu, masyarakat yang pada kondisi pra sejahtera, mengalami penurunan tingkat kesejahteraannya. Tingkat kemiskinan di Provinsi Riau pun per Maret 2021 yang besarnya 7, 12 persen juga meningkat 0,3 persen dari bulan Maret tahun 2020.

Secara konseptual, kemiskinan memiliki dimensi yang sangat kompleks tidak sekadar terkait kemampuan ekonomi masyarakat, tetapi juga menyangkut status kehidupan sosial.

Lebih lanjut Wagubri menuturkan, kemiskinan berkaitan dengan berbagai dimensi seperti, pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, infrastruktur dan ketahanan pangan. Menelaah kemiskinan secara multidimensi sangat diperlukan untuk mendapat rumusan yang tepat perihal kebijakan penanggulangan kemiskinan.

Untuk itu Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau menyusun dokumen rencana penanggulangan kemiskinan daerah (RKPD) yang dilakukan secara mandiri dengan mengundang akademisi sebagai narasumber untuk memberi masukan terhadap dokumen tersebut.

"RKPD dimaksudkan sebagai alat bantu untuk menetapkan konsep pemahaman kemiskinan dan ruang lingkup intervensi kebijakan dalam upaya penanggulangannya," ujarnya.

Wagubri berharap, melalui rapat koordinasi ini upaya Pemprov Riau dalam menanggulangi kemiskinan di Provinsi Riau dapat ditangani. (MCR)

Berita Terkait

Pemerintahan

Dinkes Bersama KONI Pekanbaru dan PMI Riau Bagikan 2000 Masker ke Pengguna Jalan

Pemerintahan

Peduli Stunting, Kwarcab Pramuka Pekanbaru Salurkan Bantuan di Senapelan

Pemerintahan

Karhutla di Tembilahan Menjalar Mendekati Pemukiman Warga

Pemerintahan

Menhut Soroti Penegakan Hukum Kasus Karhutla di Riau, Jikalahari: Belum Ada Korporasi Tersangka

Pemerintahan

Menhut Tinjau Pemadaman Karhutla Kerumutan

Pemerintahan

Ganggu Pembangunan Drainase, Pedagang di Jalan Teratai Diultimatum untuk Pindah