PEKANBARU - Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) Republik Indonesia Yasonna H. Laoly menyampaikan beberapa rekomendasi terkait implementasi transformasi digital diantaranya yaitu diperlukannya komitmen dari pimpinan tertinggi.
"Dalam implementasi transformasi digital perlu adanya komitmen pimpinan tertinggi untuk melakukan revolusi digital," kata saat pembukaan Program Digital Leadersip Academy (DLA) tahun 2021 secara virtual, Senin (13/9/2021).
Ia menjelaskan bahwa komitmen pimpinan tertinggi tersebut diantaranya seperti kementerian, kepala-kepala lembaga untuk melakukan revolusi digital, selanjutnya menetapkan pembangunan arsetektur teknologi informasinya, susun regulasi yang melandasi kebijakan teknologi informasi organisasinya.
"Ini dilakukan supaya memiliki payung hukum yang baik," jelasnya.
Selain itu, implementasi transformasi digital harus merekrut dan membangun sumber daya yang baik sumberdaya manusianya yang menguasai tekhnologi informasi dan mempunyai kwalifikasi dan kopetensi yang berkinerja tinggi serta membentuk unit kerja khusus dan fokus untuk membangun dan mengelola tekhnologi informasi.
"Saya dan bapak Menpan RB selalu berkoordinasi untuk pengembangan-pengembangan pelayanan-pelayanan publik yang kami lakukan karena ini menjadi tanggung jawab Kemenpan RB untuk mendorong reformasi birokrasi," ucapnya.
Untuk itu ia mengajak untuk mewujudkan birokrasi berkelas dunia dengan pemanfaatan teknologi informasi dengan cara mengoptimalkan seluruh sumber daya yang ada untuk mendukung tercapainya kegiatan rakyat. (MC)