Netty Aher Minta Pemerintah Berani Umumkan Target Waktu Pengendalian Pandemi, Jangan Buat Masyarakat Galau

Harijal - Senin, 09 Agustus 2021 18:58 WIB

Warning: getimagesize(): https:// wrapper is disabled in the server configuration by allow_url_fopen=0 in /home/u1462727/public_html/kabarmelayu.com/amp/detail.php on line 170

Warning: getimagesize(https://cdn.kabarmelayu.com/uploads/images/2021/08/35f3c8082021__8790_nettyahermintapemerintahberaniumumkantargetwaktupengendalianpandemijanganbuatmasyarakatgalau.jpg): failed to open stream: no suitable wrapper could be found in /home/u1462727/public_html/kabarmelayu.com/amp/detail.php on line 170

Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /home/u1462727/public_html/kabarmelayu.com/amp/detail.php on line 171
Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani Aher.

JAKARTA - Hari ini pemerintah akan memutuskan apakah PPKM Level 3-4 diperpanjang atau tidak. Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani Aher meminta pemerintah agar berani menentukan masa pembatasan terukur,  jangan membuat rakyat galau dengan kebijakan  PPKM mingguan.

"Penentuan kebijakan PPKM dalam masa satu minggu hanya membuat rakyat galau dan bingung karena  tidak tahu sampai kapan kondisi membaik. Pemerintah seharusnya berani dan tegas menetapkan target waktu pengendalian pandemi hingga situasi membaik,"  katanya dalam keterangan medianya, Senin (09/08/2021).

Menurut Netty, pemerintah sebagai pengelola negara seharusnya mampu mengoptimalkan semua sumber daya di bawah otoritasnya untuk berani menyebutkan kapan situasi membaik sehingga dapat memberikan rasa aman dan harapan pada rakyat.

"Yakinkan masyarakat bahwa dengan strategi dan upaya yang dilakukan pemerintah maka dalam waktu tiga bulan ke depan, misalnya, kondisi akan membaik dan PPKM level 3-4 dapat dihentikan. Sebutkan dukungan apa yang diminta dari rakyat agar strategi pengendalian pandemi berhasil," katanya.

Jika pemerintah tidak mampu membangun rasa aman dan harapan pada rakyat akan membaiknya situasi, maka jangan salahkan rakyat jika PPKM diperpanjang namun rakyat malah abai dan tidak peduli.

"Mayoritas indikator kesehatan saat ini menunjukkan bahwa PPKM Level 3-4 belum optimal dalam mengendalikan kasus Covid-19 di berbagai daerah. Positivity rate serta angka  kematian masih konsisten di atas 1.000," katanya.

Netty mempertanyakan efektivitas langkah dan strategi pengendalian pandemi yang dilakukan pemerintah mengingat sudah lebih dari satu bulan penerapan PPKM  darurat dan PPKM level 3 - 4,  namun indikator kesehatan  di luar Jawa-Bali masih memprihatinkan.

Data yang diterima Netty menyebutkan, angka kematian di luar Jawa-Bali, juga meningkat. Bahkan pada 5 Agustus, angka kematian di Lampung lebih tinggi ketimbang di Bali, DI Yogyakarta atau pun Banten.

Netty juga menyinggung data rendahnya capaian testing di luar Jawa-Bali yang masih jauh di bawah standar WHO. Misalnya, Lampung, Nusa Tenggara Barat, dan Maluku, yang mana  rasio tesnya hanya 0,9:1.000 penduduk per minggu.

“Target testing adalah 400 ribu per hari, tapi sampai sekarang hanya mampu di angka 200 ribu  dan itu pun  lebih  terkonsentrasi di Jawa-Bali. Jangan sampai  kasus Covid-19 di sana seperti abu dalam sekam,” terangnya.

Soal vaksinasi juga menjadi sorotan Netty. "Vaksinasi harus berbasis kesehatan masyarakat  agar tujuan  mencapai herd immunity segera tercapai. Pastikan ketersediaan stok vaksin di daerah-daerah dan siapkan  skenario antisipasi kelangkaan vaksin akibat   munculnya varian delta plus yang banyak ditemukan di negara-negara produsen vaskin,” ungkapnya. (**)

Berita Terkait

Pemerintahan

Prosedur Pemindahan Warga Binaan, Kalapas Bagansiapiapi Kedepankan Asas Pembinaan

Pemerintahan

Musrenbang RKPD 2027 Pemprov Riau, Hendry Munief Beri Catatan Penting

Pemerintahan

Bupati Inhil Bangun Pasar Induk Yos Sudarso yang Megah, Pedagang Pasar Subuh Pindah ke Lokasi Baru

Pemerintahan

Dua Petinju Pekanbaru Sabet Medali Emas Kejuaraan Danlanud Bangka Belitung ‎

Pemerintahan

RSUD Arifin Achmad Berhasil Tangani Kasus Menouria Langka, Pasien Kini Dapat Haid Normal

Pemerintahan

Musrenbang RKPD Riau 2027, DPRD: Tahun Depan Kembali Normal