Wagubri Hadiri Rapat Koordinasi Evaluasi Penerapan PPKM IV di Luar Jawa Secara Virtual

Harijal - Sabtu, 24 Juli 2021 21:26 WIB

Warning: getimagesize(): https:// wrapper is disabled in the server configuration by allow_url_fopen=0 in /home/u1462727/public_html/kabarmelayu.com/amp/detail.php on line 170

Warning: getimagesize(https://cdn.kabarmelayu.com/uploads/images/2021/07/37829d072021_untitled4.jpg): failed to open stream: no suitable wrapper could be found in /home/u1462727/public_html/kabarmelayu.com/amp/detail.php on line 170

Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /home/u1462727/public_html/kabarmelayu.com/amp/detail.php on line 171
Wagubri, Edy Nasution

PEKANBARU - Wakil Gubernur (Wagubri) Edy Nasution menghadiri rapat koordinasi pembahasan evaluasi dan penerapan PPKM IV di luar Jawa secara virtual yang berlangsung di Gedung Daerah Balai Serindit, Sabtu (24/7/2021).

Rapat koordinasi (Rakor) dibuka secara langsung oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartanto, dan dihadiri secara virtual oleh menteri keuangan Sri Mulyani, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Wakil Menteri Kesehatan Dante Saksono Harbuwono, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, dan seluruh pimpinan daerah di 34 provinsi.

Rakor tersebut juga membahas tentang penambahan daerah yang masuk dalam PPKM level IV yang akan diberlakukan mulai 26 Juli - 8 Agustus mendatang di 45 kabupaten kota dan 21 provinsi.

"Dilihat dari data secara nasional sekarang ini telah terjadi peningkatan kasus dalam 3 minggu terakhir dan selama bulan Juli secara nasional terjadi peningkatan kumulatif kasus yang terkonfirmasi sebanyak 41,5%," jelas Airlangga. 

Airlangga mengatakan bahwa di minggu ketiga Juli 32 provinsi mengalami peningkatan jumlah tambahan kasus dibandingkan minggu sebelumnya. Peningkatan tersebut terjadi di 17 provinsi yang mengalami peningkatan 50%. Bahkan 6 provinsi mengalami peningkatan signifikan, seperti Banten (540%), Sumatra Utara (238%), Papua (233%), Kalimantan Selatan (196%), Jawa Timur (187%), dan Jambi (152%).

"Untuk mengendalikan laju kenaikan tersebut, perlu dilakukannya Pengetatan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) melalui penerapan upaya kesehatan masyarakat dan pembatasan sosial sesuai dengan Keputusan Menteri Kesehatan nomor HK.01.07/MENKES/4805/2021 tentang indikator penyesuaian upaya kesehatan masyarakat dan pembatasan sosial dalam penanggulangan pandemi Covid 19"

Turut mendampingi Wagubri dalam rakor tersebut Asisten I Sekdaprov Riau Jenri Salmon Ginting, Kadiskes Riau Mimi Yuliani Nazir, Kepala Satuan Pamong Praja (Kasatpol PP) Provinsi Riau Hadi Penandio dan Kepala Dinas Sosial (Kadinsos) Provinsi Riau Tengku Zul Efendi. 

(MCR)

Berita Terkait

Pemerintahan

PPWI Inhil, BDPN, Kades dan Warga Pungkat Bahu Membahu Padamkan Api yang Membakar Kebun Warga

Pemerintahan

PLN Tembilahan Belum Tuntaskan Kabel Semrawut

Pemerintahan

9 Perusahaan Siap Perbaiki 6,44 Kilometer Jalan Simpang KITB-Sungai Rawa

Pemerintahan

Agung Nugroho Senang Anak-anak Kembali Sekolah

Pemerintahan

Karhutla Riau Mulai Terkendali

Pemerintahan

Sekda Inhil Hadiri Paripurna ke-15 DPRD. Masa Persidangan VI Ditutup dan Persidangan VII Dibuka