PEKANBARU - Gubernur Riau, H Syamsuar, meminta kepada pemerintah pusat agar memberikan rekomendasi untuk penerimaan Calon Pegawai Negri Sipil (CPNS), untuk Pemerintah provinsi Riau sesuai dengan formasi yang diajukan oleh Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Riau, yakni sebanyak 511 formasi.
Permintaan tersebut disampaikan Gubri H Syamsuar, saat melakukan pertemuan dengan Komisi II DPR RI, terkait penyelenggaraan Pemerintah Daerah, Reformasi Birokrasi dan pelayanan publik pandemi COVID-19, pada Senin (12/4) di Pekanbaru.
Pertemuan itu membahas persiapan pelaksanaan seleksi CPNS dan PPPK, tahun 2021 dan evaluasi pelaksanaan Pilkada tahun 2020 lalu, dan evaluasi pelaksanaan Pilkada serentak 9 Desember.
Gubri menyampaikan, bahwa saat ini jumlah PNS di lingkungan Pemprov Riau masih kurang, apalagi dalam tahun ini banyak PNS yang mulai memasuki masa pensiun, setelah puluhan tahun mengabdi sebagai pegawai di Pemprov Riau. Jikapun tidak mendapatkan jumlah sesuai yang diajukan, ia juga meminta agar status Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K).
“Harapan kami kalau bisa CPNS semua, yang diusulkan bisa direkomendasikan, kalaupun tidak semua P3K disamakan. Usulan formasi Riau tahun ini bisa disesuaikan, melihat banyaknya yang pensiun, tahun 2020 ada sekitar 300 pegawai, belum lagi tahun 2021 ini banyak juga yang pensiun,” ujar Gubri.
Dijelaskan Gubri, untuk pengangkatan status CPNS tidak hanya dari seleksi langsung CPNS, tapi juga dari pegawai K2 yang sudah bertahun-tahun sebagai tenaga honorer.
Seperti pada tahun lalu, dimana banyak K2 yang diangkat sebagai P3K, terutama bagi tenaga pengajar atau Guru-guru yang tersebar di Kabupaten Kota. Namun perlu ada penambahan pegawai lainnya yang dibutuhkan Pemprov Riau, baik dari tenaga kesehatan dan juga pertanian.
“Tahun lalu ada sebanyak 134 guru honor K2 yang sudah diangkat sebagai pegawai P3K, diprioritaskan guru yang sudah tua dan mengajar puluhan tahun. P3k lebih banyak guru, harapan kami kalau bisa CPNS semua. Tidak hanya guru yang kita butuhkan tapi juga tenaga kesehatan, ahli perganian sehingga ada nantinya tenaga penyuluh pertanian,” ungkap Gubri.(MCR)