PEKANBARU - Wakil Gubernur Riau (Wagubri) Edy Natar Nasution mengikuti Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencanan Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Riau Tahun 2022 di Ruang Rapat Melati Kantor Gubernur Riau, Senin (12/4/2021).
Kegiatan tersebut ditaja oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan (Bappedalitbang) Provinsi Riau, dengan nengusung tema "Meningkatkan Kemandirian Ekonomi Berbasis Industri, Pertanian dan Pariwisata Dengan Tata Kelola Pemerintah dan Pelayanan Publik Yang Prima".
Melalui hal tersebut, Wagubri menjelaskan prioritas pembangunan Provinsi Riau tahun 2022 yang dianggap sesuai tema Musrenbang RKPD Provinsi Riau tahun 2022 diantaranya pertama, prioritas industri.
"Tema tersebut dianggap relevan dengan visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur Riau Tahun 2019-2024," ujar Wagubri.
Diungkapkannya, hal tersebut mencakup memperbaiki iklim dan promosi investasi, meningkatkan produksi hasil industri, serta meningkatkan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat miskin.
Prioritas kedua adalah pertanian, dengan arah bebijakan menjamin distribusi, keamanan dan kualitas bahan pangan, meningkatkan produksi pertanian, memulihkan kawasan yang sudah dalam kondisi kritis (terdegradasi/tercemar) yang terlantar secara terkoordinasi.
Selain itu, meningkatkan pemeliharaan dan pemanfaatan keanekaragaman hayati secara berkelanjutan, meningkatkan kualitas pengelolaan sumber daya pesisir dan laut, serta menurunkan emisi gas rumah kaca di Provinsi Riau.
Sedangkan prioritas pembangunan ketiga yakni pariwisata. Adapun arah kebijakannya yakni meningkatkan pengelolaan dan pengembangan pemajuan kebudayaan Melayu Riau, meningkatkan aksesibilitas menuju destinasi wisata, meningkatkan promosi dan kelembagaan pariwisata, mengembangkan ekonomi kreatif secara terpadu, serta meningkatkan kompetensi wirausaha muda.
Prioritas keempat adalah infrastruktur, dengan arah kebijakan memantapkan jalan, jembatan dan pelabuhan, mengembangkan sistem jaringan transportasi yang terintegrasi, meningkatkan ketersediaan air minum dan sanitasi yang berkualitas, serta meningkatkan layanan irigasi dan penanganan abrasi/banjir.
Prioritas kelima yakni sumber daya manusia, arah kebijakannya adalah meningkatkan ketersediaan akses pendidikan, meningkatkan kualitas dan pemerataan tenaga pendidik, meningkatkan pendidikan inklusif bagi penyandang disabilitas.
Sedangkan prioritas keenam adalah tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang prima, dengan arah kebijakannya meningkatkan kapasitas penyelenggara pelayanan publik, meningkatkan kualitas manajemen kinerja birokrasi secara berkelanjutan.
"Selain itu juga meningkatkan pengelolaan administrasi pemerintahan, serta meningkatkan kualitas, kapasitas sarana prasarana dan sistem teknologi informasi," tambahnya.
Wagubri mengajak pemangku kepentingan perlu memeperhatikan permasalahan dan isu-isu strategis yang ada saat ini sehingga rumusan pembangunan akan memberikan makna dan menyentuh langsung kepada masyarakat Riau.(MCR)