PEKANBARU - Pelaksana Harian (Plh) Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Riau, Masrul Kasmy menghadiri sekaligus memberikan sambutan dalam deklarasi janji kinerja dan penandatanganan komitmen bersama pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi (WBK) dan wilayah birokrasi bersih melayani (WBBM) di lingkungan Kantor Wilayah (kanwil) Kemenkum HAM Riau tahun 2021.
Dalam sambutannya, ia mengatakan bahwa janji kerja dan komitmen bersama ini adalah bagian dari kesungguhan institusi ini sebagai kementerian yang mempunyai komitmen untuk mencegah terjadinya korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) serta upaya untuk mewujudkan wilayah bebas korupsi serta reformasi birokrasi yang akuntabel di seluruh unit kerja.
"Upaya maksimal dan tentunya kami dari pihak Pemprov Riau harus mendukung kesiapan ini termasuk personel aparat kita melakukan hal yang sama sehingga betul-betul wilayah Riau ini menjadi wilayah integritas yang menjadi kebanggaan bagi masyarakat Riau," katanya di Gedung Daerah Balai Serindit, Senin (08/02/2021).
Ia menambahkan keberhasilan zona integritas sangat di tentu oleh kapasitas dan kualitas masing-masing individu yang mempunyai relevansi dalam peningkatan kapasitas integritas organisasi.
"Untuk itu kita ketahui bersama zona integritas adalah predikat yang diberikan instansi pemerintah dan pimpinan serta jajaran yang mempunyai komitmen untuk mewujudkan WBK dan WBBM dalam melayani melalui reformasi birokrasi khususnya dalam pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik," ujarnya.
Oleh karena itu, hal yang menjadi perhatian bersama bahwa pembangunan zona integritas adalah langkah awal dalam menyukseskan reformasi birokrasi dengan melakukan penataan terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan yang baik, efektif, efesien pelayanan prima dan memuaskan.
"Pencanangan ini juga merupakan salah satu syarat dari penilaian mandiri reformasi birokrasi yang diamanatkan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi," ucapnya.
Ia mengharapkan setiap instusi dan aparatur nya memiliki akuntabilitas dan kualitas yang semakin baik. Sehingga harapan publik terhadap pelayanan yang berkualitas hasilnya tuntas dan terukur sehingga mudah di akses dengan sendirinya.
"Tentu akan terwujud sebagai mana yang diketahui bersama dilakukan pemberantasan KKN ini sebagai upaya meningkatkan kinerja untuk mewujudkan reformasi birokrasi," tutupnya.
Turut hadir perwakilan Forkopimda Provinsi Riau, Ketua Ombudsman Provinsi Riau Ahmad Fitri, Kepala Kanwil Kemenkumham RI Ibnu Chuldun, dan tamu undangan lainnya. (MCR)