PEKANBARU - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau berhasil mengatasi gagal bayar kegiatan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) 2020 kepada rekanan.
Meski di sisi lain dihadapi refocusing dan realokasi anggaran untuk penanganan Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) yang melanda Bumi Lancang Kuning.
Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Riau, Indra SE mengatakan, meski tahun 2020 Pemprov Riau dihadapkan berbagai persoalan.
"Misalnya saja dalam sisi penganggaran adanya pergeseran-pergeseran untuk mengoptimalkan anggaran penanganan Covid-19 dapat kita hadapi secara maksimal," kata Indra, Selasa (5/1/2020).
Bahkan, sebut Indra, yang berkenaan dengan gagal bayar kegiatan tahun 2020 dengan rekanan mampu diatasi.
"Alhamdulillah semua kewajiban-kewajiban kita ke pihak ketiga sudah kita selesaikan dengan baik," ungkap mantan Kepala Biro Pembangunan Setdaprov Riau ini.
Tak hanya itu, lanjut Indra, Pemprov Riau juga mampu membayar semua hak pegawai, seperti tunjangan. Hal itu dapat dibuktikan tidak ada keluhan pegawai soal belum dibayarnya tunjangan pegawai tahun 2020.
"Itu semua karena kita mampu mengatur manajemen kas daerah dengan sebaik-baiknya. Mana yang menjadi kewajiban dan prioritas kita utamakan," tutupnya.
Untuk diketahui, realisasi keuangan di APBD Riau 2020 sampai 31 Desember mencapai 85,22 persen atau Rp7 triliun lebih, dari alokasi anggaran Rp8,8 triliun. Sedangkan realisasi fisik mencapai 97,30 persen. (MCR)