PEKANBARU - Gubernur Riau, Syamsuar mengatakan bahwa pertumbuhan ekonomi Provinsi Riau pada triwulan II 2020 mengalami kontraksi 3,22 persen dibandingkan periode sama tahun lalu.
"Pada masa pandemi tahun ini, pertumbuhan ekonomi Riau pada triwulan kedua tahun 2020 mengalami kontraksi yang cukup besar yaitu mencapai minus 20 persen. Dengan kondisi seperti ini, kita harus bergandeng tangan bersama-sama untuk keluar dan bangkit dari kondisi keterpurukan ini," kata Gubri dalam sidang paripurna HUT ke-63 Riau di DPRD Riau, Minggu (9/8/2020).
Yang mana, dari sisi produksi, Lapangan Usaha Jasa Perusahaan mengalami kontraksi pertumbuhan tertinggi sebesar 47,28 persen. Sedangkan dari sisi pengeluaran, Komponen Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (PK-RT) serta Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) mengalami kontraksi pertumbuhan masing-masing sebesar 5,80 persen dan 3,83 persen.
"Sedangkan pertumbuhan positif hanya terjadi pada Komponen Ekspor Barang dan Jasa. Sementara itu, ekonomi Riau triwulan II-2020 terhadap triwulan sebelumnya mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar 4,49 persen (q-to-q)," ujarnya.
Lalu, dari sisi produksi, Lapangan Usaha Jasa Perusahaan mengalami kontraksi pertumbuhan tertinggi sebesar 38,14 persen. Sementara darisisi pengeluaran, Komponen Ekspor Barang dan Jasa serta Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) mengalami kontraksi pertumbuhan masing-masing sebesar 8,11 persen dan 5,62 persen.
Ekonomi Riau semester I-2020 terhadap semester I-2019 mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar 0,50 persen. Ekonomi Riau triwulan II-2020 jika dihitung tanpa migas mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar 2,70 persen (y-on-y).
Meskipun mengalami kontraksi ekonomi, kata Gubri, pada triwulan II-2020 Riau berkontribusi sebesar 4,45 persen terhadap perekonomian nasional.
"Provinsi Riau merupakan provinsi dengan PDRB terbesar ke-6 di Indonesia atau PDRB terbesar kedua di luar Pulau Jawa. Asapun besaran PDRB Riau atas dasar harga berlaku triwulan II-2020 mencapai Rp168,10 triliun dan atas dasar harga konstan 2010 mencapai Rp117,56 triliun," ujarnya. (MCR)