JAKARTA - Ketua Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia (IAKMI) Dedi Supratman mengkritik Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait pembentukan Komite Penanganan Covid-19 melalui Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020.
Dedi menyebut pembuatan Komite Covid-19 tak sesuai dengan semangat reformasi birokrasi yang selama ini dijanjikan Jokowi. Menurutnya, Jokowi seharusnya memperkuat Kementerian Kesehatan (Kemenkes) daripada membuat badan baru.
"Kementerian teknis yang harusnya diperkuat, sehingga fungsi satuan tugas adalah lebih ke koordinasi dan penguatan peran bukan mengambil alih fungsi kementerian teknis," kata Dedi dalam webinar yang digelar Ikatan Alumni UI, Sabtu (1/8).
Dedi mengatakan Komite Penanganan Covid-19 menambah panjang alur birokrasi dan membuat gerak satgas menjadi tak fleksibel seperti gugus tugas.
Pasalnya, kata Dedi, koordinasi antara Komite Kebijakan, Satgas Percepatan Penanganan Covid-19 dan Satgas Pemulihan Ekonomi Nasional dalam struktur komite tersebut tak jelas.
"Di sini orang multitafsir. Tafsir pertama tiga-tiganya langsung bertanggung jawab kepada Presiden. Kedua, satgas di bawah komite kebijakan dan ini memperbanyak alur birokrasi," ujarnya.
Dedi meminta Jokowi merumuskan kembali tugas Komite Penanganan Covid-19 yang baru dirinya bentuk tersebut. Menurutnya, kerja pemerintah dalam menangani Covid-19 dan pemulihan ekonomi jadi tidak optimal jika Jokowi tak melakukan pembenahan.
"Jadi sebenarnya ini momentum evaluasi diri. Apa yang perlu dilakukan oleh Satgas dan apa yang tidak," katanya.
Sebelumnya, Jokowi menerbitkan Perpres Nomor 82 Tahun 2020 Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional. Komite tersebut dipimpin oleh Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto.
Sementara Menteri BUMN Erick Thohir sebagai Ketua Pelaksana Komite Penanganan Covid-19.
Dalam tataran operasional dan teknis di lapangan, komite tersebut terdiri dari Satuan Tugas Penanganan Covid-19 yang dipimpin oleh Kepala BNPB Doni Monardo dan Satuan Tugas Pemulihan dan Transformasi Ekonomi Nasional dipimpin oleh Wakil Menteri 1 BUMN Budi G Sadikin.
(CNNIndonesia.com)