JAKARTA - Menteri Sosial Juliari Batubara memastikan akan ada bantuan sosial khusus Presiden Joko Widodo berupa sembako untuk masyarakat miskin di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek). Besaran bantuan, yaitu Rp 600 ribu per keluarga dengan durasi selama tiga bulan dimulai dari April 2020.
Demikian disampaikan Juliari selepas mengikuti rapat terbatas dengan Presiden, Selasa (7/4/2020).
"Yang pertama ingin kami luruskan karena saya juga melihat ada beberapa pemberitaan-pemberitaan yang kurang pas mengenai bansos khusus untuk wilayah Jakarta dan wilayah Bodetabek yang berbatasan langsung dengan wilayah Jakarta, yaitu Kabupaten Bogor, Kota Depok, Kota Bekasi, Kota Tangerang, dan Kota Tangerang Selatan Itu adalah wilayah Bodetabek yang langsung berbatasan dengan DKI," katanya.
"Kami akan memberikan bansos khusus berupa sembako, bansos khusus presiden dengan durasi selama tiga bulan yang akan kami mulai dua minggu dari sekarang. Sedang kami siapkan, yaitu indeksnya adalah Rp 600 ribu per keluarga untuk wilayah tersebut," lanjut Juliari.
Menurut dia, data yang digunakan adalah keluarga yang ada dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) ditambah masukan data-data dari Pemerintah Daerah. Saat ini, kata Juliari, Kemensos sudah memegang masukan data dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
"Jadi saya ulang akan ada bansos khusus dari presiden untukk Jabodetabek, yaitu paket sembako dengan nilai Rp 600 ribu per keluarga durasi tiga bulan, dan akan dimulai untuk bulan ini," ujar Juliari.
Sembari menunggu bansos khusus Jokowi, Kemensos mulai besok akan mendistribusikan 200 ribu paket sembako senilai Rp 200 ribu di Jakarta.
"Jadi paket sembako ini, bansos khusus ini untuk menunggu kekosongan sampai dengan bansos yang dari presiden untuk wilayah Jabodetabek tadi saya sampaikan di awal yang durasinya tiga bulan dan indeksnya Rp 600 ribu per keluarga," kata Juliari.
Lebih lanjut, dia mengatakan, Presiden juga sudah menyetujui pemberian bantuan langsung tunai (BLT) selama tiga bilan. Besarannya sama, yaitu Rp 600 ribu per keluarga. Lalu, siapa yang menerima?
"Seluruh keluarga yang ada di dalam data terpadu kami yang belum terima bansos seperti PKH, BPNT ataupun nanti kartu prakerja. Jadi calon-calon penerima BLT ini adalah seluruh keluarga yang ada di data kami plus nanti kami minta tambahan data-data dari pemda tersebut yang sekarang ini atau saat ini tidak terima bansos seperti PKH, BPNT, atau kartu prakerja," kata Juliari.
"Rencana kami akan mulai secepatnya. Kita ingin bulan ini. Tapi karena diputuskan hari ini kami perlu untuk melakukan koordinasi-koordinasi lebih dulu," ujar politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan itu.
(CNBCIndonesia.com)