PEKANBARU, kabarmelayu.com - Meski sudah sudah diatur dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), namun perencanaan pembangunan di masing masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Provinsi Riau, masih berjalan sendiri sendiri. Alhasil Gubernur Riau (Gubri) sebagai menejer dinilai kurang serius menjalankan amanah yang diberikan masyarakat.
Kritik itu dilontarkan Ketua Panitia khusus - Laporan Keuangan Pertanggungjawaban (Pansus - LKPJ) Gubri tahun 2017, Aherson sesaat sebelum mengikuti rapat paripurna DPRD Riau, Senin (23/04/18).
Menurut catatan Pansus kata Aherson, dari 11 indikator penilaian kinerja, hanya 1 yang bisa dipenuhi Pemprov Riau yakni, pelayanan publik dan pembangunan inftrastruktur.
"Itu bisa dihitung berdasarkan penilaian kinerja Pemprov Riau oleh pemerintah pusat", ujarnya.
Adapun catatan Pansus LKPJ Gubri tahun 2017 sambung Aherson diantaranya, proses perencanaan, komitmen terhadap RPJMD, penetapan target pendapatan yang tidak berdasarkan potensi yang ada. Sehingga dalam pelaksanaannya mayoritas pendapatan tidak terpenuhi.
Selanjutnya, koordinasi antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD) tidak sejalan, perhitungan biaya gaji tak dihitung berdasarkan by name sehingga terjadi SILPA yang berlebihan.
"Pembayaran tersebut merupakan angka pasti. Dan itu harus sesuai dengan data yang ada di Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi", tegas Aherson yang juga Ketua Komisi V DPRD Riau tersebut.
Politisi Demokrat Riau itu melihat Pemprov Riau kurang sungguh sungguh menjalankan amanah yang telah diberikan masyarakat. Sehingga target pendapatan tidak terpenuhi.
Ia mencontohkan, daerah lain seperti Jawa Timur. Dari 11 indikator 7 diantaranya sudah terpenuhi. Alhasil, provinsi yang beribu kota Suràbaya itu "diganjar" insentif sebesar Rp 78 miliar. Sementara Riau yang hanya memenuhi 1 indikator hanya mendapat Rp 9 miliar.
Aherson mengatakan, ketidaksinkronan antar OPD itu sebenarnya tidak perlu terjadi jika Gubri selaku menejer Pemprov Riau serius membangun koordinasi. Pasalnya antar OPD merupakan satu kesatuan yang tak dapat dipisahkan.
Ia mencontohkan, pariwisata. OPD tersebut tidak akan memenuhi target apabila tak didukung infrastruktur. Padahal sektor ini tak kalah dengan daerah lain di Indonesia.
"Artinya koordinasi antar Dinas PU dengan Pariwisata harus sejalan tak berjalan sendiri sendiri. Akibatnya uang habis anggaran pun habis tapi tak bermanfaat untuk pariwisata", ujar Aherson. (fin)