PEKANBARU, kabarmelayu.com - Meski penganggaran dan kebijakan merupakan ranah Kementerian PU Pusàt, namun masyarakat Riau berhak mengawasi Pelaksanaan Jalan dan Jembatan Nasional (P2JN) di Riau.
Penegasan itu disampaikan Ketua Komisi D DPRD Riau Hardianto menanggapi kerusakan jalan nasional di Riau di sejumlah titik saat dikonfirmasi, Kamis (23/11/17).
"Pertama, pemerintah pusat kita minta agar memploting anggaran sebesar besarnya dalam penanganan jalan nasional di Riau. Kedua, terhadap jalan berstatus nasional di Provinsi Riau yang rusak kita minta penanganan secepatnya dalam konteks perawatan rutin", ujarnya.
Politisi asal Partai Gerindra tersebut mengatakan, kalau tidak ada perawatan rutin pihaknya minta agar jalan nasional tersebut ditingkatkan.
"Masa iya daerah kaya tetapi jalannya rusak, kan tak masuk akal. Jadi mohon bantuannya lah", ujar Hardianto.
Dia mengakui, dua tahun terakhir DPRD Riau sudah tak berkoordinasi lagi dengan Balai Besar Jalan Nasional dan Satker P2JN Riau seperti yang pernah dilakukan sebelumnya.
Untuk itu ucap Hardianto, pihaknya berencàna untuk mengundang Satker P2JN bulan Desember mendatang.
"Ada ruang Komisi D untuk mengundang Balai atau Satker untuk kita sama sama bicara dari hati ke hati untuk memgetahui kondisi jalan nasional di Riau seperti apa sistimnya", ucap Hardianto mempertanyakan.
Nantinya Komisi D DPRD Riau àkan memempertanykan jalan yang rusak rusak itu sejauh mana mereka memperjuangkan atau mempersiapkan alokasi penganggarannya.
"Nanti penekanannya mohon bantuan teman teman di Balai atau Satker memprioritaskan apakah pemeliharaan rutin, peningkàtan àtau pembangunan. Kemungkinan kita akan undang mereka bulan depan", kata Hardianto. (fin)