DPRD Inhil Perjuangkan Honorer K2 Diangkat Jadi PNS

Harijal - Minggu, 29 Januari 2017 21:45 WIB

Warning: getimagesize(): https:// wrapper is disabled in the server configuration by allow_url_fopen=0 in /home/u1462727/public_html/kabarmelayu.com/amp/detail.php on line 170

Warning: getimagesize(https://cdn.kabarmelayu.com/uploads/images/2017/01/76ec5f012017_upayakan_honorer.jpg): failed to open stream: no suitable wrapper could be found in /home/u1462727/public_html/kabarmelayu.com/amp/detail.php on line 170

Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /home/u1462727/public_html/kabarmelayu.com/amp/detail.php on line 171
goriau.com
Honorer di Inhil saat mengadukan nasib mereka.

TEMBILAHAN, kabarmelayu.com - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Indragiri Hilir (Inhil), melalui Komisi IV mengupayakan agar tenaga honorer K2 bisa diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS).

Hal itu, seperti yang disampaikan Ketua Komisi IV DPRD Inhil, Adriyanto beberapa waktu lalu, ia menegaskan bahwa pihaknya akan memperjuangkan keinginan honorer K2 Inhil yang ingin diangkat menjadi PNS.

''Kami akan mengupayakan dan mengusulkan bersama BKD kepada Pemerintah Pusat agar tenaga honorer K2 diangkat menjadi PNS,'' sebut Politisi Partai Amanat Nasional (PAN) itu.

Namun terkait keinginan tenaga honorer tentang kenaikan gaji yang mengikuti Upah Minimum Kabupaten (UMK), pria yang akrab disapa H Ateng itu mengatakan perlu dibahas secara bersama-sama dengan Pemkab.

''Terkait gaji kita akan duduk bersama Pemkab Inhil, karena ini perlu dibahas secara bersama-sama,'' lanjutnya.

Sementara itu, Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Inhil, Fauzar menjelaskan bahwa sesuai Undang-undang Nomor 5 tahun 2014 tentang kepegawaian, bahwa untuk pengangkatan menjadi PNS wajib dilakukan tes.

''Jadi untuk rekan-rekan honorer K2 di inhil, kami sudah menyurati Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara (Kemenpan-RB) terkait masalah ini,'' sebutnya.

Sedangkan mengenai gaji yang dibayarkan berdasarkan UMK, dikatakan Fauzar bahwa itu bukan sepenuhnya wewenang BKD. Namun yang terus diupayakannya saat ini yaitu bagaimana caranya agar tenaga honorer K2 bisa menjadi PNS.

''Cuma sampai saat ini kita tidak bisa memaksa pusat. Kita setuju saja agar dinaikkan berdasarkan UMK, tapi kita cari dulu dasar hukum yang kuat dan untuk ini kita juga akan belajar ke provinsi atau daerah lain,'' tukas Fauzar.

Sebelumnya, Senin (16/1/2017), puluhan honorer Pemkab Inhil, yang tergabung dalam Forum Honorer K2 Inhil meminta mengadu ke DPRD Inhil terkait nasib mereka yang tidak kunjung diangkat menjadi PNS.

 

(goriau.com)

Berita Terkait

Parlemen

Siap-siap! PLTA Koto Panjang Besok Pagi Mulai Buka Dua Pintu Pelimpah

Parlemen

Polda Riau Gagalkan Penyelundupan 30 WNA Bangladesh ke Malaysia, Ditemukan Bersembunyi di Hutan Bakau

Parlemen

Prabowo Bukan Penghianat Reformasi

Parlemen

Satgas PKH Tertibkan PT GSL dan Cabut Izin PT RAPP di Riau

Parlemen

Belum Setahun Bebas, Residivis Narkoba Kembali Ditangkap Polsek Kepenuhan, 39 Paket Sabu Disita

Parlemen

UMP Riau 2027 Rp4.031.142