TKA ‘Bertabur’ di Pekanbaru, Dewan: ‘Ini Tamparan Keras Buat Pemerintah’

Harijal - Rabu, 18 Januari 2017 18:00 WIB

Warning: getimagesize(): https:// wrapper is disabled in the server configuration by allow_url_fopen=0 in /home/u1462727/public_html/kabarmelayu.com/amp/detail.php on line 170

Warning: getimagesize(https://cdn.kabarmelayu.com/uploads/images/2017/01/9d47e1012017_tkailegal.jpg): failed to open stream: no suitable wrapper could be found in /home/u1462727/public_html/kabarmelayu.com/amp/detail.php on line 170

Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /home/u1462727/public_html/kabarmelayu.com/amp/detail.php on line 171
riaueditor.com
Kantongi Visa Wisata Puluhan TKA China Bekerja di PLTU Pekanbaru

PEKANBARU, kabarmelayu.com - Puluhan Tenaga Kerja Asing (TKA) ilegal berhasil diamankan oleh pihak Dinas tenaga kerja (Disnaker) Riau bersama pihak Imigrasi baru-baru ini.

TKA yang dirazia di proyek nasional pembangunan pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) Tenayan Raya Kota Pekanbaru ini, diketahui juga tidak memiliki izin kerja dan tidak memiliki dokumen lengkap, diantaranya yaitu tidak memiliki visa kerja.

Menurut kalangan legislatif di DPRD kota Pekanbaru, peristiwa tersebut merupakan tamparan karas buat pemerintah Kota Pekanbaru yang telah kecolongan dalam mengantisipasi TKA ilegal ini.

"Kita sangat sayangkan soal TKA ilegal, kedodoran yang luar biasa, dan ini merupakan tamparan buat Pemko. Meski persoalan TKA ini merupakan kewenangan Pemrov, tapi Pemko dalam hal ini Disnaker tidak bisa lepas tangan dalam persoalan pengawasan, pasalnya kita lihat untuk pengawasan sendiri sangat minim," demikian disampaikan anggota Komisi III DPRD Kota Pekanbaru, Zulkarnain, SE, Rabu (18/1/17)

Menurut  Zulkarnain untuk pintu masuk tenaga kerja asing (TKA) ke Kota Pekanbaru sudah jelas arahnya dari mana, baik dari barat, timur selatan dan utara. "Kita pertanyakan kenapa masih saja kecolongan," jelasnya.

Menurut Politisi PPP ini lagi, menjamurnya TKA di Pekanbaru Riau secara umumnya, merupakan buntut dari kurangnya koordinasi, komunikasi oleh pihak-pihak terkait.

"Persoalan ini tidak bisa diserahkan sepenuhnya kepada pihak imigrasi, tetapi perlu komunikasi, koordinasi intansi terkait seperti Disnaker Kota dan Disnaker Provinsi agar peristiwa serupa tidak terualang, mereka katanya menggunakan visa wisata untuk bekerja, ini sudah salah, kedepan perlu pengawasan yang lebih, apalagi mereka udah bekerja dan berkeliaran sekian lama di Pekanbaru," ungkapnya. (rec)

 

Berita Terkait

Parlemen

Siap-siap! PLTA Koto Panjang Besok Pagi Mulai Buka Dua Pintu Pelimpah

Parlemen

Polda Riau Gagalkan Penyelundupan 30 WNA Bangladesh ke Malaysia, Ditemukan Bersembunyi di Hutan Bakau

Parlemen

Prabowo Bukan Penghianat Reformasi

Parlemen

Satgas PKH Tertibkan PT GSL dan Cabut Izin PT RAPP di Riau

Parlemen

Belum Setahun Bebas, Residivis Narkoba Kembali Ditangkap Polsek Kepenuhan, 39 Paket Sabu Disita

Parlemen

UMP Riau 2027 Rp4.031.142