kabarmelayu.comPEKANBARU - Tindakan Presiden mencabut empat izin tambang di sekitar Kawasan Wisata Raja Ampat, diapresiasi banyak pihak. Namun tindakan tidak hanya sampai di sana, terpenting adalah bagaimana pemulihan kawasan wisata setelah keputusan itu keluar.
Hal itu disampaikan oleh anggota Komisi VII DPR RI, Hendry Munief MBA saat dihubungi pada Rabu (11/6/2025) pagi. Kawasan Wisata Raja Ampat sudah dirusak oleh Tambang Nikel beberapa tahun belakangan, baik secara fisik atau nama baik.
"Raja Ampat ini destinasi wisata internasional. Isu tambang sekitar kawasan ini sudah beredar di mana-mana. Maka ada dua kita minta, rehabilitasi infrastrukturnya, rehabilitasi nama baiknya." ujar Hendry Munief.
Dua hal ini menurutnya penting untuk dilakukan. Nama baik Raja Ampat sudah mulai tercemar karena perusakan lingkungan. Walaupun IUP dicabut, tentunya kepada perusahaan-perusahaan yang dicabut IUP-nya tersebut, tetap harus ada kewajiban untuk melakukan pemulihan.
"Harus ada investigasi pemerintah atas dampak yang ditimbulkan oleh aktifitas tambang selama ini. Harus ada rehabilitasi, revitalisasi, restorasi, penghijauan atas kawasan terdampak. Maka, itu bagian dari tanggung jawab perusahaan yang telah menjalankan IUP disana selama ini." tegasnya.
Secara nama baik, pemerintah memiliki tanggung jawab menjelaskan kepada dunia internasional bagaimana komitmen pemerintah atas pengembangan kawasan wisata berkelanjutan.