JAKARTA - Salah satu poin pidato perdana Presiden Prabowo Subianto terkait bakal menggalakkan hilirisasi Komoditas mendapat dukungan dari anggota
DPR RI, Hendry Munief MBA.
Hilirisasi diyakini bakal menyejahterakan rakyat dan meningkatkan transaksi ekonomi nasional.
Hal itu disampaikan oleh Hendry Munief, Sabtu (26/10/2024) via selulernya. Hendry Munief menyebut sebagai bagian yang disampaikan pada pidato perdananya, dia meyakini presiden sudah memiliki skema yang bagus bagaimana pengelolaan hilirisasi komoditas ke depannya.
"Kita menyambut positif isi pidato presiden beberapa waktu lalu. Hilirisasi komoditas bakal meningkatkan kesejahteraan petani dan UMKM. Dimana saat ini sudah banyak masyarakat kita yang melirik berbagai komoditas ekspor. Namun terkendala dari harga yang belum siginifikan karena belum menyentuh sektor hilir secara maksimal" kata Hendry Munief.
Untuk di Riau sebagai contoh katanya, primadona petaninya adalah komoditas kelapa sawit dan kelapa. Namun harga kelapa dan kelapa sawit ini cenderung tidak stabil. Hal itu disebabkan pengembangan produk turunan hilir kelapa dan kelapa sawit belum signifikan.
"Harga kelapa sawit di kalangan petani di Riau masih di kisaran Rp 2.000-3.000/kg. Jika hilirisasi ini maksimal harga kelapa sawit bisa menyentuh Rp. 4.000-5.000/kg. Tentu para petani akan sangat senang." kata Hendry Munief.
Sementara sektor ekonomi kreatif, kebijakan hilirisasi ini bakal menjadi katalisator pengembangan ekonomi kreatif pelaku UMKM. Selama ini pelaku UMKM hanya menggerakkan Ekraf ini secara mandiri. Sentuhan pemerintah masih dirasa kurang.
"Saya selama ini melalui Forum Bisnis (Forbis) Riau menggerakkan pelaku UMKM untuk masuk ke sektor ekraf, namun tidak banyak yang menseriusi. Hal itu bisa jadi karena regulasi, kompetensi hingga supplay chain dan penjualan. Jadi pelaku UMKM masih berpikir panjang untuk menggarap sektor ini." ujarnya.
Jika ini jadi, katanya, tentu regulasi akan mendukung, pelaku UMKM akan ditingkatkan kompetensi hingga pasarnya akan disiapkan. Dia menyebut, selaku anggota Komisi VII yang ditugaskan partai akan mengawal agar kebijakan hilirisasi ini segera terealisasi.