Banjir Tak Kunjung Selesai, Dewan Tuding Pemko Belum Bersungguh-sungguh Menata Kota

Harijal - Minggu, 04 Desember 2016 14:35 WIB

Warning: getimagesize(): https:// wrapper is disabled in the server configuration by allow_url_fopen=0 in /home/u1462727/public_html/kabarmelayu.com/amp/detail.php on line 170

Warning: getimagesize(https://cdn.kabarmelayu.com/uploads/images/2016/12/073fa7122016_banjirtakkunjungselesai.jpg): failed to open stream: no suitable wrapper could be found in /home/u1462727/public_html/kabarmelayu.com/amp/detail.php on line 170

Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /home/u1462727/public_html/kabarmelayu.com/amp/detail.php on line 171
eza/riaueditor.com
Banjir Tak Kunjung Selesai, Dewan Tuding Pemko Belum Bersungguh-sungguh Menata Kota

PEKANBARU, kabarmelayu.com - Musim hujan di penghujung tahun, Kota Pekanbaru kerap sekali dilanda banjir. Kali ini genangan air yang terjadi sudah sangat mengkhawatirkan karena kedalaman banjir di Pekanbaru terus saja bertambah, bukannya makin berkurang tapi setiap tahun semakin parah.

Menanggapi persoalan banjir yang tak kunjung selesai ini, Ketua Komisi IV DPRD Kota Pekanbaru mengkritik kinerja Pemerintah Kota (Pemko) yang belum bersungguh-sungguh menangani persoalan banjir. Harusnya penyelesaian banjir harus berkonsep dab terintegrasi.

"Banjir inikan bukan permasalahan yang segampang membalikkan telapak tangan masalahnya. Yang namanya drainase kan seperti rumusan bejana berhubungan namanya. Air akan turun ketempat yang lebih rendah, makanya menyelesaikannya harus terintegrasi!," kata Roni ketika dikonfirmasi dikantor DPRD kemarin.

Menurut Roni, kondisi wilayah Pekanbaru yang berdampingan dengan kabupaten tetangga akan menjadikan drainase - drainase yang ada di Pekanbaru tidak semuanya menjadi tanggung jawab pemerintah Kota Pekanbaru. Meskipun drainase - drainase tersebut berada dikota pekanbaru, namun dibagi dalam tanggung jawab Pemerintah Provinsi dan Nasional.

"Ada drainase - drainase yang berada dikota Pekanbaru, tapi menjadi tanggung jawab Nasional, Nah, ini artinya Pemko harus memetakan berapa banyak jaringan drainase baik premier maupun tersier yang menjadi tanggung jawab Provinsi dan Nasional," jelasnya.

Drainase yang ada Roni mengaku  bahwa pemantauan drainase tersebut jelas lebih dipahami oleh pihak daerah. Oleh karena itu, Pemerintah baik Provinsi maupun Nasional perlu mengiventalisir bersama-sama dengan pihak daerah untuk mengalokasikan dana APBN.

"Drainase yang ada di Pekanbarukan tidak terpantau oleh Provinsi maupun Nasional. Kondisi realnya seperti apa?, Ini perlu diinventarisir bersama-sama dengan dinas provinsi. Kemudian dipresentasikan ke Provinsi sama ke APBN Pusat. Berhubungan dengan konsep terintegrasi tadi," ungkapnya

Roni menyayangkan konsep tersebut tidak berjalan dengan baik, sehingga diragukan dinas terkait memiliki data - data drainase yang di Pekanbaru.

"Inilah yang jadi penyebab hingga saat ini penyelesaian banjir tidak terselesaikan. Hal ini menyebabkan upaya pemerintah dalam menyelesaikan masalah banjir tidak serius atau tidak bersungguh-sungguh," tegasnya.

Roni juga pertanyakab kinerja dinas terkait, apakah mereka memiliki data-data tentang berapa ukuran drainase yang ada di Pekanbaru, berapa panjang parit yang menuju aliran sungai. Jika mereka memiliki data tersebut tidak akan terpotong-potong penyelesaiannya.

"Itu yang tidak kita miliki sehingga saya mengatakan pemerintah kota belum serius, belum bersungguh-sungguh dalam membuat penataan banjir hingga menjadi persoalan besar setiap tahunnya," ungkap Roni.(rec)

 

Berita Terkait

Parlemen

Polisi Ringkus Empat Tersangka Penyalahgunaan Narkoba di Tambang

Parlemen

Menjaga Ketahanan Pangan di Ujung Musim, Bhabinkamtibmas Polsek Kandis Hadir Mengawal Petani Hingga Panen

Parlemen

Puluhan Anggota TNI Datangi Polsek Bina Widya Pekanbaru, Ada Iringan Lagu Ulang Tahun Hari Bhayangkara

Parlemen

Sebagian Wilayah Riau Diprakirakan Hujan, Bengkalis, Dumai dan Rohil Waspada Gelombang

Parlemen

Bupati Herman Bertemu Ketua Fraksi PKS DPRD Riau, Dorong Akses Program Pusat untuk Kemajuan Inhil

Parlemen

Kemelut Riau Pos Grup, Rida K Liamsi Mengaku Diperlakukan Tak Adil