PEKANBARU, kabarmelayu.com - Kecenderungan masyarakat di perbatasan Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) bagian Selatan bergabung dengan Provinsi Jambi, bukan tanpa alasan. Selain karena pembangunan di wilayah tetangga dinilai lebih bagus, juga karena faktor geografis dan biaya.
Hal itu diungkapkan Wakil Ketua Komisi II DPRD Riau M. Arpah usai menerima kunjungan DPRD Rokan Hulu (Rohul), Rabu (10/3/21).
"Di perbatasan Provinsi Jambi dengan Riau sebelah Selatan Inhil itu, ada beberapa desa. Kalau kecamatannya ada Reteh dan Keritang. Karena di daerah pesisir itu dari dulu sampai hari ini mereka lebih dekat ke Provinsi Jambi, tepatnya di ibukota Kabupaten Tanjung Jabung Barat dari pada ke ibukota Kecamatan atau ibu kota Kabupaten di Inhil.
Arpah menjelaskan, karena rentang jarak cukup jauh mereka lebih senang bertransaksi ke Kabupaten tetangga. Terlebih lagi pembangunan di kabupaten tetangga lebih maju dibanding di daerahnya. Makanya masyarakat lebih memilih bergabung ke situ.
Ia mencontohkan, biaya transportasi lewat laut ke Kabupaten Tanjung Jabung Barat Jambi cuma Rp 5 ribu dengan waktu tempuh hanya 10 sampai 15 menit saja.Sedangkan kalau ke ibukota kecamatan di Inhil Rp 100 ribu dengan waktu tempuh 1,5 jam.
Dan kalau ke ibukota Kabupaten sambung M. Arpah, Rp 200 ribu dengan waktu tempuh 2 jam karena mereka harus melintas di Tanjung Jabung Barat terlebih dahulu baru ke Inhil.
Fakta di lapangan kata Arpah, masyarakat di perbatasan Inhil Selatan mayoritas mengantongi KTP provinsi tetangga meski berkebun di Inhil. Sementara akses jalan ke menuju kecamatan di kab. Inhil hanya jalan setapak. Alhasil, kalau lagi air pasang tidak bisa dilewati roda dua, kecuali kalau musim kemarau.
Politisi PPP itu pun berharap agar pembangunan di wilayah pesisir menjadi prioritas Pemprov Riau sehingga jarak dan biaya tak terlalu membebani masyarakat di sana.
"Makanya kita berharap Pemprov Riau ikut andil dalam persoalan ini. Karena kalau mengharapkan uang desa ngak mungkin. Sedangkan kalau Kabupaten, hanya mampu membangun infrastruktur jalan lingkungan pedesaan sesuai kewenangannya," tutup M. Arpah terkait hasil reses yang disampaikan pada rapat paripurna beberapa hari lalu. (fin)