Oleh Arvindo NoviarGELOMBANG demonstrasi yang dua hari terakhir di gedung DPR RI, telah menorehkan luka baru dalam perjalanan bangsa. Seorang pengemudi ojek online meregang nyawa setelah terlindas kendaraan taktis dalam kekacauan yang sulit dikendalikan. Sementara puluhan mahasiswa dan aparat mengalami luka akibat bentrokan di jalanan. Duka itu nyata dan harus menjadi perhatian pertama kita.
Negara tidak boleh berpaling dari nyawa yang telah hilang, sebab di balik setiap korban ada keluarga, ada tangis, dan ada rasa kehilangan yang tidak bisa digantikan dengan kata-kata. Empati kepada korban, baik dari pihak rakyat maupun aparat, adalah fondasi moral yang harus ditegakkan sebelum kita melangkah lebih jauh membaca, siapa yang sebenarnya diuntungkan dari semua ini.
Kemarahan massa dipicu oleh keputusan DPR tentang tunjangan rumah bagi anggota dewan yang nilainya dianggap melukai rasa keadilan. Kita tidak bisa menutup mata bahwa kebijakan itu dipersepsikan rakyat sebagai simbol ketimpangan. Namun di atas persepsi itu terdapat kenyataan lain yang lebih berbahaya, yaitu bagaimana isu ini ditarik keluar dari jalur kritik rasional menjadi bahan bakar kerusuhan. Demonstrasi yang mestinya menjadi ekspresi demokrasi berubah menjadi panggung kekacauan. Batu melayang, gas air mata membumbung, kendaraan terbakar, dan darah tertumpah. Pola ini tidak bisa disebut sebagai protes murni, melainkan sudah bertransformasi menjadi skenario kerusuhan yang disiapkan secara terencana.
Sebagai institusi, DPR adalah pilar utama demokrasi. Mendukung DPR berarti menjaga agar lembaga representasi rakyat tetap berdiri tegak dalam sistem ketatanegaraan kita. Kritik terhadap kebijakan tertentu boleh dan sah, tetapi membiarkan serangan terhadap DPR sebagai institusi berarti membuka pintu bagi kekacauan yang lebih besar. Apa jadinya bila setiap keputusan parlemen dijawab dengan kerusuhan? Negara akan terjerembab dalam kekerasan tanpa akhir. Karena itu dukungan kepada DPR bukanlah dukungan membabi buta pada setiap kebijakan, melainkan sikap politik untuk memastikan demokrasi berjalan melalui mekanisme konstitusional, bukan melalui amuk jalanan yang ditunggangi.
Mereka yang menunggangi keresahan inilah yang harus disorot. Rakyat kecil tidak mungkin memiliki kemampuan mengorganisir demonstrasi serentak di banyak kota. Mahasiswa yang tulus menolak ketidakadilan tidak punya kepentingan untuk menciptakan korban. Aparat yang berjaga di lapangan tidak berkepentingan menimbulkan kerusuhan.
Tetapi ada aktor-aktor yang bersembunyi di balik layar, mengatur ritme kerumunan, mendesain provokasi, dan memastikan agar benturan tidak bisa dihindari. Tujuannya jelas, melemahkan legitimasi negara, mencederai wibawa DPR, dan membuka ruang bagi manuver politik yang tidak pernah berani ditunjukkan secara terang.
Kita tidak boleh keliru membaca keadaan. Dukungan kita pada pemerintah dan DPR bukan berarti menutup mata terhadap kelalaian yang terjadi di lapangan. Tanggung jawab negara atas setiap nyawa tetap harus ditegakkan. Permintaan maaf yang sudah disampaikan oleh kepolisian adalah langkah yang patut, namun tidak boleh berhenti pada simbol. Investigasi yang serius, terbuka, dan adil harus dilakukan agar setiap korban mendapat keadilan, baik korban dari rakyat maupun aparat. Dengan cara itulah kepercayaan publik kepada negara bisa tetap terjaga, sembari menutup ruang bagi propaganda yang ingin menggambarkan pemerintah seolah tidak peduli pada penderitaan rakyat.
Di sisi lain, kita juga tidak boleh terjebak dalam narasi yang dibuat para dalang. Mereka ingin publik melihat seolah DPR adalah musuh rakyat. Padahal DPR adalah hasil pilihan rakyat melalui pemilu. Setiap kelemahan di dalamnya adalah kelemahan politik yang harus dibenahi melalui mekanisme politik pula, bukan dengan kekerasan jalanan. Bila narasi para dalang ini dibiarkan, maka demokrasi akan dirusak dari dalam. Mereka yang tidak pernah berani berkompetisi secara terbuka di panggung politik akan menggunakan kerusuhan sebagai pintu belakang untuk merebut panggung kekuasaan.
Empati kepada korban dan dukungan pada DPR bukanlah dua hal yang saling bertentangan. Justru keduanya harus berjalan beriringan. Empati memastikan kita tetap berakar pada kemanusiaan, sedangkan dukungan pada DPR memastikan bangsa tetap berada di jalur konstitusi. Dari sini kita bisa memisahkan dengan tegas antara rakyat yang berhak menyampaikan aspirasi dan aktor politik yang menjadikan rakyat sebagai alat. Tugas negara adalah melindungi rakyat dan menegakkan hukum terhadap siapa pun yang menunggangi penderitaan rakyat untuk kepentingan pribadi atau kelompok.
Kita tidak sedang berhadapan dengan rakyat sebagai musuh. Rakyat yang turun ke jalan adalah bagian dari bangsa ini, dengan kegelisahan yang nyata. Tetapi kita sedang berhadapan dengan para dalang yang menjadikan kerusuhan sebagai strategi politik. Selama mereka tidak diungkap dan ditindak, rakyat akan terus menjadi tumbal dan aparat akan terus menjadi perisai. Inilah sebabnya penyelesaian tragedi ini tidak boleh berhenti pada duka dan permintaan maaf. Harus ada pengungkapan siapa yang mengatur, siapa yang mengarahkan, siapa yang menginginkan darah tumpah di jalanan ibu kota.
Bangsa ini hanya bisa berdiri tegak bila rakyat, aparat, dan lembaga negara bersatu melawan provokasi. Pemerintah perlu memperkuat komunikasi publik, DPR perlu menata kembali prioritas kebijakan agar selaras dengan rasa keadilan rakyat, dan aparat perlu memastikan bahwa pendekatan keamanan tidak lagi menimbulkan korban jiwa. Sementara rakyat perlu memahami bahwa jalan perubahan adalah jalan politik, bukan jalan kerusuhan. Dengan cara itu, kita bisa menjaga duka agar tidak berubah menjadi jurang yang semakin melebar antara rakyat dan negara.
Tragedi ini adalah peringatan keras. Demokrasi hanya bisa hidup bila kritik disampaikan dengan cara yang damai dan ditangani dengan respons yang adil. Negara hanya bisa kuat bila institusinya tetap berdiri, bukan roboh oleh teror jalanan. Dan bangsa hanya bisa maju bila rakyat tidak dibiarkan menjadi korban permainan aktor-aktor yang bersembunyi di balik kerusuhan. Dalam keadaan ini, keberpihakan kita jelas. Kita berdiri di sisi rakyat yang tulus, di sisi aparat yang menjalankan tugas, dan di sisi DPR sebagai pilar demokrasi. Yang harus kita lawan adalah mereka yang memperdagangkan kerusuhan untuk ambisi politik.