PKS Desak Jokowi dan Prabowo Tegas soal China di Natuna

Harijal - Sabtu, 04 Januari 2020 11:21 WIB

Warning: getimagesize(): https:// wrapper is disabled in the server configuration by allow_url_fopen=0 in /home/u1462727/public_html/kabarmelayu.com/amp/detail.php on line 170

Warning: getimagesize(https://cdn.kabarmelayu.com/uploads/images/2020/01/011441012020_untitled9.jpg): failed to open stream: no suitable wrapper could be found in /home/u1462727/public_html/kabarmelayu.com/amp/detail.php on line 170

Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /home/u1462727/public_html/kabarmelayu.com/amp/detail.php on line 171
(Foto: CNN Indonesia/Tiara Sutari)
Menteri Pertahanan Prabowo Subianto.

JAKARTA - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menyebut Menteri Pertahanan Prabowo Subianto bersikap lembek menghadapi China dalam perebutan hak kepemilikan Laut Natuna.

Juru Bicara Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Muhammad Kholid menyayangkan respons Prabowo terhadap manuver China. Dia mengatakan Prabowo tidak boleh menganggap enteng masalah kedaulatan di perairan utara Indonesia.

"Pak Prabowo sebagai Menhan tidak boleh anggap isu kedaulatan sebagai isu yang enteng, santai. Sikapnya harus tegas dan punya wibawa. Kalau lembek, santai-santai, maka bangsa ini akan semakin direndahkan oleh bangsa lain karena tidak punya keberanian dalam bersikap," kata Kholid dalam keterangan tertulis kepada CNNIndonesia.com, Sabtu (4/1).

Menurut PKS, Pemerintah Indonesia harus menyatakan sikap tegas soal kedaulatan. Meski Pemerintah Indonesia memiliki hubungan baik dengan Pemerintah China.

Kholid mengatakan partainya mengapresiasi langkah Menteri Luar Negeri (Menlu) Retno Marsudi yang langsung mengirimkan nota protes ke pemerintah China. Menurutnya, langkah seperti itu yang harus dilakukan Pemerintah.

Presiden Harus Tegas

PKS mengingatkan Indonesia berpegang teguh kepada hukum Internasional dalam UNCLOS 1982 dan keputusan pengadilan arbitrase PBB terkait klaim negara-negara di Laut Natuna Utara. PKS meminta Presiden Joko Widodo menegaskan hal itu dalam situasi kali ini.

"Presiden Jokowi harus bersikap jelas dan tegas. Tiongkok sebagai bagian komunitas internasional, harus menghormati norma dan hukum internasional yang sudah menjadi kesepakatan bersama bangsa-bangsa di dunia," kata Kholid.

Sebelumnya, situasi di Laut Natuna Utara memanas usai kapal nelayan China yang didampingi kapal militer menerobos batas negara. TNI mengerahkan utama sistem senjata (Alutsista) yang sudah tergelar yaitu 3 KRI, 1 pesawat intai maritim, dan 1 pesawat Boeing TNI AU.

Menhan Prabowo sempat menemui Menko Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan. Usai pertemuan itu, Prabowo menyatakan akan memilih jalan damai menghadapi China di Natuna.

"Kita harus cari satu solusi baik lah di ujungnya. Saya kira ada solusi baik. Kita selesaikan dengan baik ya, bagaimanapun China negara sahabat," ujar Prabowo, di Kemenko Maritim dan Investasi, Jakarta, Jumat (3/1). 

(cnnindonesia.com)

Berita Terkait

Nusantara

Indonesia Menuju Jurang?

Nusantara

Wakapolda Riau Kunjungi Inhil, Wabup Yuliantini Tekankan Kolaborasi dan Penghijauan

Nusantara

Pramuka Kwarcab 04.02 Ikuti Kegiatan KKRI di Makodim 0314/Inhil

Nusantara

Polda Riau Kerahkan Tim RAGA dan Brimob Jaga Keamanan Masyarakat saat Pemadaman Listrik

Nusantara

Raih Juara 2, Koramil 05/RM Turut Meriahkan Futsal Cup 2026 Polsek Rimba Melintang

Nusantara

Pemkab Inhil Gelar Rakor Siaga Darurat Karhutla 2026