JAKARTA - Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Haedar Nasir tak sepakat dengan klaim Wakil Presiden Ma’ruf Amin soal instansi pendidikan anak usia dini (PAUD) mengajarkan radikalisme ke peserta didik.
Menurut Haedar, pemerintah tidak perlu membuat kesimpulan umum jika menemukan satu kasus radikalisme diajarkan di lembaga pendidikan. Sebab hal itu akan merendahkan peran mulia lembaga pendidikan.
"PAUD dan lembaga-lembaga pendidikan itu sangat mulia tugasnya. Bahkan banyak guru-guru PAUD itu kerelawanan sampai ke pelosok. Kami Aisyiah punya 20 ribu lebih PAUD, itu justru punya kekuatan menjadi pilar mencerdaskan bangsa dan mendidik karakter generasi," kata Haedar saat ditemui di Gedung Pusat Dakwah Muhammadiyah, Jakarta, Rabu (4/12) malam.
Haedar menilai pemerintah kurang seksama dalam membaca fenomena radikalisme. Dia menyarankan pemerintah perlu bertemu organisasi masyarakat keagamaan guna menambah perspektif dalam menyikapi radikalisme.
Ia juga mengusulkan pemerintah mendefinisikan ulang radikalisme. Sebab selama ini pemerintah lebih banyak membuat pernyataan kontroversial yang berpotensi mengganggu kerukunan di Indonesia.
"Agar kita mendefinisikan ulang apa yang kita sebut terpapar radikalisme, kemudian juga sasarannya, objeknya agar kita tidak saling tuding dan saling bantah yang akhirnya kita menjadi kontraproduktif" ucap Haedar.
Sebelumnya Wakil Presiden Ma’ruf Amin mengatakan Kementerian Agama bersama Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sedang menelusuri dugaan radikalisme diajarkan di PAUD. Hal itu ia sampaikan saat Desa Tangkilsari, Kabupaten Malang, Rabu (27/11).
Pernyataan itu bukan kali pertama Ma’ruf menyebut ada dugaan pengajaran radikalisme di lembaga pendidikan. Sebelumnya, Ma’ruf juga menyampaikan perlu pengajaran pada anak sejak PAUD hingga tingkat SD untuk melawan radikalisme.
"Kita ingin libatkan secara keseluruhan, terorganisasi, tersinergi, komprehensif, sehingga perkembangan radikalisme (dapat dicegah) dari hulu sampai ke hilir. Mulai pendidikan, bukan hanya SD, dari PAUD juga mulai ada gejala, dari TK tokoh-tokoh radikal itu sudah dikenalkan," ujar Ma’ruf di Istana Wakil Presiden, Jakarta, Jumat (15/11).
Hal serupa pernah disampaikan Ma’ruf merespons informasi kepolisian tentang guru mengaji berinisial SA terlibat bom bunuh diri di Medan, Sumatera Utara.
"Jangan sampai ada guru ngaji yang mengajarkan paham radikal, itu intinya. Guru ngaji ini harus mengajarkan ajaran yang moderat, ajaran yang wasatiyyah," kata Ma’ruf pada kesempatan yang sama.
(cnbcindonesia.com)