JAKARTA - Kementerian Komunikasi dan informatika (Kominfo) memutuskan untuk melakukan pemblokiran data internet di Papua dan Papua Barat sejak Rabu (21/8/2019). Alasannya, untuk mempercepat proses pemulihan situasi keamanan dan ketertiban di tanah Papua.
Plt Kepala Biro Humas Kemenkominfo Ferdinandus Setu mengatakan pemblokiran dilakukan setelah Kominfo berkoordinasi dengan aparat penegak hukum dan instansi terkait.
"Kementerian Komunikasi dan Informatika RI memutuskan untuk melakukan pemblokiran sementara layanan Data Telekomunikasi, mulai Rabu (21/8) hingga suasana Tanah Papua kembali kondusif dan normal," ujarnya dalam keterangan resmi yang diperoleh CNBC Indonesia.
Menurut Plt Kepala Biro Humas Kemenkominfo Ferdinandus Setu pemblokiran dilakukan bertahap sejak pagi pukul 08:00 WIT.
"(Sejak pukul) 08.00 WIT pagi, tapi secara bertahap," ungkap Ferdinandus Setu, seperti dikutip dari CNNIndonesia, Kamis (22/8/2019).
Saat itu Kemenkominfo berhasil mengidentifikasi dua hoaks. Pertama hoaks foto warga Papua tewas dipukul aparat di Surabaya dan kedua hoaks yang menyebutkan bahwa Polres Surabaya menculik 2 orang pengantar makanan untuk mahasiswa Papua.
Sebelumnya pada Senin (19/8/2019) melakukan throttling atau pelambatan akses/bandwidth di beberapa wilayah Papua di mana terjadi aksi massa pada Senin (19/8/2019), seperti Manokwari, Jayapura dan beberapa tempat lain.
"Pelambatan akses dilakukan secara bertahap sejak Senin (19/8) pukul 13.00 WIT," ujar Plt Kepala Biro Humas Kominfo, Ferdinandus Setu dalam keterangan resmi, Senin (19/8/2019).
Ferdinandus Setu menambahkan sehubungan dengan situasi di wilayah Papua sudah kondusif, maka mulai malam ini (Pukul 20.30 WIT) akses telekomunikasi sudah dinormalkan kembali.
Kondisi memanas di Papua dipicu oleh penyerangan sekelompok orang ke asmara mahasiswa Papua di Surabaya. Kepolisian setempat ada informasi bahwa mahasiswa ini menolak untuk mengibarkan bendera merah putih. Aksi penyerangan ini memicu aksi demonstrasi masa di Papua dan Papua Barat.
Demi menghindari situasi yang tidak diinginkan, kepolisian setempat telah mengimbau warga untuk tidak keluar rumah. Utamanya bagi warga pendatang dari luar Papua Barat.
(cnbcindonesia.com)