JAKARTA - Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) menyebut harga BBM di wilayah Terdepan, Terluar, dan Tertinggal (3T) bisa sangat mahal, bahkan ada yang mencapai Rp 100 ribu.
"Di Papua (harga) sampai Rp 100 ribu lebih. Di Mahakam Ulu bisa Rp 50 ribuan. Ini fakta," kata Kepala BPH Migas, M Fanshurullah Asa kepada CNBC Indonesia di Jakarta, Rabu (24/7/2019).
BPH Migas mencatat, saat ini total ada 1.582 kecamatan yang belum memiliki penyalur. Pemerintah akan menggenjot pembangunan 330 penyalur hingga 2024. Artinya, meski program tersebut terealisasi, masih ada 1.252 wilayah yang belum memiliki penyalur.
Tercatat pula, total jumlah penyalur di Indonesia mencapai 7.251, dimana 7.011 diantaranya adalah Pertamina. Jika dihitung, secara rasio untuk Pulau Jawa saja, satu penyalur bisa mencakup wilayah seluas 36,11 km persegi, atau setara dengan 31 ribu penduduk.
Angka ini akan berbeda jika menghitung rasio di luar Pulau Jawa. Dimana satu SPBU bisa mencakup wilayah seluas 502 km persegi, dan bahkan satu SPBU mencakup wilayah seluas 1.220 km persegi untuk wilayah 3T.
"Ini dahsyat sekali, pengusaha tak mau masuk di wilayah 3T, maka ide BPH Migas, sub penyalur di wilayah 3 T melalui BBM satu harga," jelasnya.
Adapun Kabupaten di wilayah 3T terdiri dari 2.319 kecamatan, 692 kelurahan dan lebih dari 18.400 desa. Investasi pembangunan penyalur berupa SPBU reguler di wilayah tersebut bisa memakan investasi mencapai Rp 5-8 miliar.
Untuk itulah diusulkan pembuatan Mini SPBU berbasis kecamatan, dengan investasi yang jauh lebih murah. Modal investasi mulai dari Rp 40-500 Juta yang terdiri dari 1 dispenser dengan 2 Nozzle.
"Saya sayarankan untuk membangun itu untuk membantu masyarakat, mendapatkan income buat badan milik desanya untuk membangun desanya. Returnya tidak sampai satu tahun, tergantung trafik," ujarnya.(cnbcindonesia.com)